Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, keputusan kembali menerapkan
PSBB transisi didasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian
harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan Covid-19.

Anies menjelaskan, grafis penambahan kasus positif dan kasus aktif harian mendatar (stabil)
sejak dilakukan PSBB ketat, yaitu 13 September 2020. Kemudian, terdapat tanda awal peninunan
kasus positif harian dalam 7 hari terakhir.

Lalu, pada periode 26 September sampai 9 Oktober 2020, kembali terjadi penurunan dari, kondisi
14 hari sebelumnya, dimana jumlah kasus positif meningkat 22% atau sebanyak 15.437 kasus,
dibanding sebelumnya meningkat 31% atau sebanyak 16.606 kasus.

Realisasi Anggaran PEN

Pada bagian lain, Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC- PEN
mencatat realisasi belanja Program PEN hingga 7 Oktober 2020 mencapai Rp331,94 triliun atau
47-,75% dari pagu anggaran Rp695,2 triliun.

"Realisasi program PEN ini diperkirakan mencapai 99-100 persen akhir tahun 2020," kata
Airlangga seperti dikutip Antara, kemarin. Adapun rincian realisasi anggaran PEN tersebut yakni
program kesehatan sebesar Rp25,94 triliun atau 30% dari pagu Rp87,55 triliun, perlindungan
sosial sebesar Rpl59,69 triliun atau 78% dari pagu Rp203,9 triliun.

Kemudian program sektoral kementerian/lembagadanpemda sebesar Rp27,57 triliun (26%) dari
pagu Rpl06,ll triliun-, dukungan UMKM sebesar Rp90,42 triliun atau 73% dari pagu Rpl23,46,
triliun dan insentif usaha sebesar Rp28,32 triliun atau 23% dari pagu

Rpl20,6I triliun;

Khusus untuk 12 kementerian/lembaga dengan pagu tertinggi, telah terealisasi total sebesar
65,15% dari pagu. Adapun 12 ke-menterian dan lembaga tersebut yakni Kementerian
Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian
Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Polri. "Ada beberapa kementerian
dan lembaga yang penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen, ini masih perlu didorong
lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani
mengungkapkan salah satu penyebab realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di
korporasi belum juga berjalan. Salah satunya karena terkendala proses administrasi dan regulasi.
Dia mengatakan, pembiayaan korporasi sendiri merupakan pembiayaan untuk perusahaan-
perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena dari pagu anggaran sebesar Rp 56,3
triliun, sebanyak Rp50 triliun itu untuk BUMN sendiri. Baik bersifat dana talangan maupun
penyetoran modal ke BUMN.

"Memang untuk korporasi ini baru keluar PMK hanya untuk penjaminan yang diberikan oleh
pemerintah melalui LPEI dan PII yang jumiahnya kurang lebih penjaminan yaitu Rp 10 triliun
jadi penjaminannya kurang lebih sampai Rp100 triliun," ujarnya dalam diskusi virtual di Jakarta,
pekan lalu.

Dia menambahkan, untuk UMKM sendiri sebetulnya sudah diberikan kepada Askrindo dan
Jamkrindo dengan jaminan kurang lebih Rp6 triliun. Sementara korporasi di UMKM barusatu yang

30