Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 33

Judul               Draf UU Cipta Kerja Diduga Berubah
                Nama Media          Kompas
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1&15
                Jurnalis            Age
                Tanggal             2020-10-13 05:28:00
                Ukuran              613x105mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 263.590.000

                News Value          Rp 2.635.900.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR) Ini draf yang final. Sudah tidak akan ada lagi
              rapat perbaikan draf oleh Baleg karena sudah selesai

              negative - Azis Syam (Wakil Ketua DPR) Coba cek di kesekjenan

              neutral - Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) Halamannya betul, tetapi isinya saya mesti lihat
              dulu
              positive - Firman Soebagyo (Anggota Baleg DPR) DPR memiliki waktu tujuh hari untuk melihat
              kembali dari sisi penyusunan. Jangan sampai ada typo (salah ketik) atau ada bahasa asing

              negative - Firman Soebagyo (Anggota Baleg DPR) Perbaikan tidak mengubah substansi. Tidak
              boleh mengurangi dan menambah substansi

              negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga-) Mungkin begini, jangan
              sampai (pemilihan kata) itu terlalu mengunci. Kalau kita membatasi paling banyak, tentu ada
              yang dirugikan. Kalau kita membatasi paling sedikit, juga ada yang dirugikan. Jadi, ya, sudah
              kita buat kalimat yang tidak usah menggunakan kata-kata itu


              negative - Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik  Parahyangan)
              Paripurna  adalah  institusi  tertinggi  pengambilan  keputusan  dalam  penyusunan  UU.  Artinya,
              ketika RUU sudah diketok, tak ada lagi pembahasan apa pun terhadap RUU itu, apalagi ada
              perubahan substansi. Kalau itu terjadi, artinya makna paripurna sebagai pengambilan putusan
              akhir gugur

              negative - Charles Simabura (None) Semestinya tidak boleh berubah seusai rapat paripurna.
              Penambahan  dan  pengurangan  substansi  itu  tugas  DPR  dan  pemerintah.  Kok,  ini  dilakukan
              tertutup oleh Baleg dan tim tertentu?

              negative - Charles Simabura (None) Ini berpotensi cacat formil dan bukan naskah yang disetujui
              di  dalam  rapat  paripurna,  melainkan  diedit  oleh  tim  editing  yang  tidak  ada  kewenangan
              mengubah dan menambah UU



                                                           32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38