Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

yang disetujui di dalam rapat paripurna, melainkan diedit oleh tim editing yang tidak ada
kewenangan mengubah dan menambah UU," ujar Charles.
(REK/AGE)

Terkait draf terbaru dengan

Alur Pembentukan Undang-Undang

1. Perencanaan pembentukan UU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilakukan oleh
DPR, DPD, dan pemerintah.

2. RUU dapat berasal dari DPR, DPD. atau pemerintah.

3. RUU disebarluaskan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan Prolegnas hingga
pengundangan UU.

5. RUU yang diajukan dilengkapi dengan naskah akademik (kecuali pada RUU APBN. RUU
penetapan Perpu menjadi UU, atau RUU pencabutan UU atau perppu).

6. Pembahasan pertama RUU dilakukan dengan rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat
Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panita khusus.
7. Pembahasan pertama meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi
masalah (DIM), dan penyampaian pendapat mini.

4. Masyarakat berhak memberi masukan lisan atau tertulis dalam pembentukan UU melalui rapat
dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, atau diskusi. Untuk itu, setiap rancangan
dalam pembentukan UU harus dapat diakses publik.

8. Pembahasan kedua dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR.

9. Pembahasan kedua meliputi penyampaian laporan berisi proses, pendapat mini DPR dan DPD.
serta hasil pembahasan pertama.

10. Bila tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara
terbanyak.

11. RUU yang telah mendapat persetujuan DPR dengan presiden, diserahkan kepada presiden
untuk disahkan menjadi UU.

Sumber: UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah
diubah dengan UU No 15/2019. UU No 17/2014 tentang MPR. DPR. OPO. dan DPfiO. Peraturan
DPR No 1/2020 tentang lata Tertib. serta pemberitaan Kompas: Diolah Utbang Kompas/RTA

INPC HJKAKIK: animu

35