Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Dalam PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta kembali mengizinkan restoran dan kafe di mal
melayani pesanan makan di tempat (dine in). Sebelumnya, hal ini tidak diizinkan saat pengetatan
PSBB.

"Pemberlakuan kembali PSBB transisi diharapkan dapat memulai kembali pergerakan usaha di
pusat perbelanjaan setelah satu bulan terakhir terpuruk. Dengan mulai bergeraknya kembali
usaha, diharapkan dapat menghindari gelombang PHK yang terindikasi bisa terjadi pada satu
bulan lalu," kata Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus
Widjaja di Jakarta, Senin (12/10).

Menurut dia, selama ini, restoran dan kafe di mal nerupakan salah satu destinasi utama
masyarakat. Karena itu, keberadaan pelayanan dine in restoran dan kafe akan memengaruhi
tingkat kunjungan ke mal. Dengan PSBB transisi, masyarakat yang berbelanja di mal dapat
kembali beristirahat sebentar di restoran dan kafe, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
ketat.

APBBI mencatat, kunjungan ke mal turun 50% sejak Jakarta memperketat PSBB pada 14
September 2020, dibandingkan saat penerapan PSBB transisi. Saat PSBB transisi Juni, kunjungan
ke mal 30-40% dari kondisi normal, sedangkan pada pengetatan PSBB tinggal 10-20%.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memberlakukan kembali PSBB
transisi selama dua pekan, yakni 12 - 25 Oktober 2020. Keputusan ini diambil menyusul terjadi
pelambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif di Jakarta, meski masih terjadi peningkatan
penularan. Hal ini, kata Anies, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta terhadap penerapan kebijakan rem darurat
dengan pemberlakukan PSBB selama sebulan, dari 14 September hingga 11 Oktober 2020.

Anies mengatakan, keputusan kembali ke PSBB transisi didasarkan pada beberapa indikator,
yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian rumah
sakit (RS) rujukan Covid-19. Menurut Anies, semua ini indikator tersebut menunjukkan
perkembangan Covid-19 yang terkendali dan melandai.
Di sisi lain, pengetatan PSBB di DKI Jakarta berpotensi membuat 200 ribu pekerja di sektor
restoran terancam terkena PHK. Sebab, dalam PSBB tahap II, Pemprov DKI Jakarta tidak
memperbolehkan restoran melayani dine in.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil
Arifin menegaskan, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap pekerja harian restoran,
seperti pelayan dan petugas kebersihan. "Jika di mal ada sekitar 40-80 restoran dan setiap resto
mempekerjakan sekitar 50 orang 2 shifi, serta di DKI Jakarta ada sekitar 80 mal, jumlah tenaga
kerjanya sudah 200 ribu orang lebih. Dari jumlah itu, sekitar 70% tenaga kerja harian langsung
menjadi pengangguran," kata Emil.

Menurut dia, selama ini, pengusaha restoran yang tergabung dalam PHRI telah menerapkan
protokol kesehatan secara disiplin. Demikian pula dengan pekerja mereka. Bahkan, PHRI juga
ikut menjalankan program cleanliness, health, and safety (CHS) dari Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang mengacu standar Badan Kesehatan Dunia (World Health
Organization).

Emil menilai, pengetatan PSBB justru membuat pengusaha kesulitan menjaga kesehatan para
karyawan. Sebab, karena tidak lagi bekerja di restoran, karyawan mencari pekerjaan di banyak
tempat, sehingga mobilitas mereka malah semakin tinggi.

61