Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

WAPRES: ASPIRASI UU CIPTAKER DITAMPUNG

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyarankan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya yang
belum terakomodasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kepada pemerintah.
Masukan itu, kata Ma'ruf, akan dijadikan bahan untuk membuat aturan turunan UU tersebut,
baik peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.

Ma'ruf mengatakan demikian setelah masyarakat berbagai kalangan menolak undang-Undang
yang baru disahkan pada awal Oktober ini. "Kalau masih ada aspirasi masyarakat yang belum
terakomodasi, sebaiknya disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan penyusunan
peraturan pemerintah (PP) maupun perpres atau aturan pelaksanaan lainnya," ujar Ma'ruf saat
memberi sambutan di pembukaan PraIjtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) se-
Indonesia 2020, secara daring, Senin (12/10).

Wapres menyebut, penolakan terhadap substansi UU Ciptaker terjadi karena mispersepsi,
disinformasi, kesalahpahaman, atau disalahpahamkan. Menurutnya, U U Ciptaker adalah respons
pemerintah terhadap tuntutan masyarakat agar terciptanya lapangan kerja, perbaikan birokrasi,
penyederhanaan regulasi, dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

Sebab, selama ini, penciptaan iklim kondusif bagi investasi dan dunia usaha terkendala aturan
yang berbelit-belit serta tumpang tindih. Hal ini membuat birokrasi iklim investasi memerlukan
waktu yang panjang. Ini juga, kata Ma'ruf, menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan
negara lain, sepeiti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Akibatnya, penciptaan lapangan
kerja tersendat.

"Karena itu, diperlukan pembenahan-pembenahan melalui UU yang baru yang lebih responsif,
cepat, dan memudahkan. Untuk itulah, dibuat Undang-Undang Cipta Kerja," ujar Ma'ruf. Ia
mengatakan, adanya UU ini diharapkan dapat menambah daya saing Indonesia dalam
persaingan global.

"UU tersebut diharapkan dapat menambah daya saing negara kita dalam persaingan global dan
menjadi pertaruhan kredibilitas Indonesia di mata dunia, khususnya negara-negara mitra dagang
dan investor global, sekaligus diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru," ujar Ma'ruf.

Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan aturan turunan UU Ciptaker selesai paling lambat
tiga bulan setelah diundangkan. Presiden mempersilakan masyarakat yang menolak UU Ciptaker
ini untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Prosedur ini,
kata dia, sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau
judicial reuie w melalui MK. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi,
kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK," kata dia.

Pemerintah, lanjutnya, juga masih membuka berbagai masukan dan saran dari masyarakat
maupun pemerintah daerah terkait UU Cipta Kerja ini Ia yakin, UU Cipta Kerja ini pun akan
mampu memperbaiki kehidupan jutaan pekerja di Indonesia. "Pemerintah berkeyakinan, melalui
UU Cipta Kerja ini, jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi
keluarga mereka," ujar Jokowi. Bedragusraharjo

58