Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 08 Agustus 2019

OPINI

KAMIS, 8 AGUSTUS 2019 02

Mereformasi

Monopoli Listrik

Penulis: Fahmy Radhi
(Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada)

SEHARI setelah pemada- Di tengah peningkatan kinerja ini seolah DMS tidak bekerja berlapis-lapis sehingga dapat satu-satunya perusahaan listrik
man listrik di sebagian PLN terkait dengan tingkat pem- dengan baik. PLN seakan-akan mencegah blackout accident, di Indonesia dalam struktur
bahkan dapat dicapai zero black-
adaman listrik (blackout rate),
tidak dapat berkutik lantaran
monopoli. Secara teoretis, perusa-
wilayah Jawa Tengah, pemadaman yang terjadi pada gangguan awal dari transmisi Un- out accident. haan monopoli cenderung tidak
Di luar masalah teknis terse-
Jawa Barat, DKI Jakarta, Minggu (4/8) sesungguhnya garan dan Pemalang terjadi secara but, blackout accident diduga efisien, yang ketidakefisienannya
cukup mengejutkan. Itu karena
cepat, yang dalam waktu singkat
dibebankan kepada konsumen
dan Banten, Presiden dalam kurun waktu hampir 20 memicu kerusakan transmisi lain- terkait dengan komando pucuk dalam bentuk penetapan harga
Joko Widodo (Jokowi) tahun, pemadaman listrik dalam nya di Muara Karang dan Priok. pimpinan di PLN, yang selama di atas harga pasar. Kendati
Tidak berlebihan dikatakan
mengujungi kantor pusat waktu lama itu hampir tidak bahwa kerusakan transmisi yang ini dijabat Plt Dirut. Setelah So- harga cenderung mahal, perusa-
haan monopoli tidak serta-merta
fyan Basir dilengserkan lantaran
pernah terjadi sebelumnya. Pas-
PLN untuk meminta alnya, PLN sudah menerapkan terjadi di beberapa wilayah dan tersandung kasus Riau-1, Men- berorientasi kepada konsumen
penjelasan Direksi PLN digital monitoring system (DMS) dalam waktunya hampir ber- teri BUMN Rini Soemarno tidak dengan memberikan pelayanan
terkait dengan pemada- yang canggih sehingga begitu samaan merupakan blackout ac- segera menetapkan Dirut PLN prima (service excelent). Selain
definitif. Rini Soemarno hanya
itu, tata kelola dan proses bisnis
ada gejala blackout dapat segera
cident (kecelakaan pemadaman)
man listrik yang meluas diketahui dan diatasi dalam yang uncontrollable by manage- menunjuk Plt Dirut PLN, itu perusahaan monopoli cenderung
dalam waktu relatif lama. tempo sesingkat-singkatnya. ment. Cara agar blackout acci- pun diterapkan secara ‘arisan’, buruk dan tidak transparan se-
dent itu tidak terjadi lagi seperti
Kalaupun terpaksa ada pema-
yang dalam kurun waktu pendek
hingga menyulitkan pengawasan.
Jokowi tidak bisa meny- daman, PLN biasanya memberi yang diharapkan Jokowi, PLN sudah ada 3 Plt Dirut PLN secara Reformasi PLN sebagai pe-
embunyikan kemarahan- tahu konsumen sebelum pema- perlu melakukan investigasi bergantian. Nahas bagi Sripeni rusahaan monopoli tidak harus
daman, terjadinya dan berapa
Inten Cahyani harus menerima
melalui swastanisasi, tetapi lebih
untuk menemukan penyebab
nya setelah mendapatkan lama pemadaman akan terjadi. utama pemadaman tersebut, bola panas terjadi blackout acci- pada BUMN-isasi, dengan men-
penjelasan dari Pelak- Dengan penerapan DMS, data lalu mencarikan solusinya. Pal- dent saat mendapat arisan men- tapkan beberapa BUMN yang
sana tugas (Plt) Dirut menunjukkan bahwa kondisi kel- ing tidak ada dua variabel yang jabat Plt Direktur Utama PLN. masuk dalam bisnis listrik di
Indonesia. Penetapan beberapa
Tentunya tidak mudah bagi
diduga menjadi penyebab utama
istrikan PLN sebenarnya semakin
PT PLN, Sripeni Inten andal, yang ditunjukkan dari pemadaman tersebut, yakni tek- Sripeni yang baru menjabat BUMN listrik memungkinkan
Cahyani. Bahkan, Jokowi parameter penghitungan pemada- nis dan manajerial. Plt Dirut PLN dalam beberapa untuk saling bersaing secara se-
Secara teknis, jaringan listrik
langsung pergi mening- man listrik SAIDI (system average Jawa dan Bali memang terhubung hari harus memimpin dan men- hat dalam pasar untuk memaksa
setiap BUMN listrik mencapai
interruption duration index) dan
gomandoi dalam mengatasi
galkan kantor PLN tak SAIFI (system average interrup- ‘sambung-menyambung’ secara pemadaman listrik dan menja- lebih efisiensi sehingga dapat
lama setelah mendapat tion frequency index). Pada 2016, paralel sehingga kerusakan di min pemadaman tidak terulang terbentuklah harga pasar yang
wilayah Jawa Tengah bisa me-
tercatat per pelanggan bisa men-
kembali. Lebih-lebih jika sistem
lebih murah bagi konsumen.
penjelasan. Menanggapi galami rata-rata 1,53 menit pema- micu kerusakan transmisi di Jawa ‘arisan’ Plt Dirut PLN masih Selain penetapan harga pasar
penjelasan itu, Presiden daman, turun menjadi 1,16 menit Barat dan DKI Jakarta, yang me- juga dipertahankan. Solusinya, yang lebih menguntungkan
hanya meminta ke- per pelanggan pada 2017, terus nyebabkan pemadaman listrik di penerapan ‘arisan’ Plt Dirut PLN bagi konsumen, BUMN-BUMN
harus segera dihentikan, dengan
itu akan saling bersaing dalam
berangsur turun pada 2018 den-
wilayah tersebut. Untuk mence-
pada PLN untuk segera gan lama pemadaman mencapai gah kerusakan beruntun, selain menetapkan Dirut PLN definitif memberikan pelayanan prima.
(Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden) melakukan perbaikan 0,96 menit per pelanggan. Sangat tetap menerapkan DMS, PLN dalam waktu dekat ini. Lagi-lagi rakyat sebahgai kon-
harus menerapkan automatic
sumen yang akan diuntungkan
disayangkan pemadaman kali ini
secepatnya dan jangan kembali memurukkan kinerja PLN protection system (APS). Reformasi PLN dalam struktur pasar pesaingan
Dengan APS, kelebihan paso-
Di luar kedua variabel tersebut,
sampai pemadaman se- dalam memperkecil tingkat pema- kan dapat dialihkan secara oto- barangkali momentum blackout sempurna, dengan pelaku pasar
daman, yang sesungguhnya sudah
seluruhnya ialah BUMN. Dengan
rupa terulang kembali. semakin membaik dicapai PLN, matis ke wilayah lainnya, yang accident dapat digunakan untuk demikian, reformasi PLN bukan
seperti ditunjukkan data tersebut. kapasitasnya belum maksimal. melakukan reformasi terhadap dengan swastanisasi, melainkan
Pemadaman yang terjadi kali APS bisanya beroperasi secara PLN yang selama ini merupakan lebih pada BUMN-isasi.
(Guru besar Kedokteran Unair Pendiri rumahginjal.id)
Militerisasi Mindset Nasionalisme
Penulis: Ikhsan Yosarie
(Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute)
WACANA-WACANA yang menjelaskan, TNI akan memper- melakukan riset terkait dengan UU TNI sebagai kebijakan politik Tentu menjadi pertanyaan ber-
cenderung mengarah kepada siapkan personel yang tersebar radikalisme dan intoleransi untuk pemerintah bersama-sama Dewan sama, mengapa untuk membina
penggunaan aparat militer di di seluruh wilayah Indonesia membangun sebuah kurikulum Perwakilan Rakyat (DPR) yang karakter, kedisiplinan, dan nasi-
ranah sipil kembali muncul ke melalui teritorial TNI di Koramil atau pelatihan untuk guru dan dirumuskan melalui mekanisme onalisme peserta didik di seko-
ruang publik setelah beberapa (Komando Rayon Militer), Lanal siswa yang menonjolkan aspek hubungan kerja antara pemerintah lah harus melibatkan TNI yang
waktu yang lalu, Kementerian (Pangkalan TNI Angkatan Laut), nasionalisme? Cara-cara seperti dan Dewan Perwakilan Rakyat, secara kultur berbeda sehingga
Pendidikan dan Kebudayaan Lanud (Pangkalan Udara Mili- ini tentu tidak menimbulkan per- seperti rapat konsultasi dan rapat metodenya pun akan berbeda?
(Kemendikbud) menggandeng ter), sehingga mudah menjang- soalan lainnya jika dibandingkan kerja sesuai dengan peraturan Di sisi lain, kita dapat melihat
Tentara Nasional Indonesia kau (siswa) di wilayah terpencil, dengan menggandeng militer. perundang-undangan. dengan jelas bagaimana startup
(TNI) untuk membina para termasuk wilayah perbatasan. Upaya-upaya untuk melibatkan Dalam akun Twitter-nya pada tumbuh subur di Indonesia.
peserta didik baru. Materi PLS menyesuaikan den- alat negara, dalam hal ini TNI, 21 Juni 2019, Kemendikbud men- Menjadi pertanyaan, bukankah
Wacana itu mengemuka pada gan arahan Kemendikbud. untuk tugas-tugas di luar tupoksi getwit bahwa upacara bendera orang-orang yang mendirikan
Rapat Koordinasi antara Kemen- utamanya, tentu memiliki aturan dan latihan baris-berbaris ialah startup itu juga disiplin, me-
dikbud dan TNI mengenai Pen- Mindset dan peraturan main yang harus ditaati. Dalam contoh atau bentuk pembinaan miliki karakter kuat, dan juga
genalan Lingkungan Sekolah, di Massifnya narasi-narasi yang kasus ini, UU No 34 Tahun 2004 nasionalisme paling mendasar cinta Tanah Air? Tentu mer-
Kantor Kemendikbud, Jakarta, berkaitan dengan radikalisme dan tentang TNI (UU TNI) menjadi yang akan dilakukan. Pada titik eka punya, terlebih mereka juga
pada pada 21 Juni lalu. intoleransi, serta kenakalan remaja acuannya. Namun, pada Pasal ini, tentu tidak ada persoalan. mengharumkan nama Indonesia
Dalam website Kemendikbud yang berakibat mundurnya kuali- 7 ayat (2) UU TNI, dari 14 yang Namun, ketika perspektif ini di kancah dunia serta membantu
dijelaskan bahwa pembinaan tas generasi muda, memang harus termasuk dalam operasi militer diterapkan kepada anak-anak membuka lapangan kerja.
difokuskan pada karakter nasi- dilawan dengan antitesisme. Salah selain perang (OMSP), tidak ada sekolah, tentu akan menjadi Selain itu, para atlet nasi-
onalisme siswa dengan materi satunya yang berkaitan dengan satu pun poin yang menyebut sek- kendala karena filosofi nasional- onal kita pun juga tidak kurang
mengacu pada Kemendikbud. nasionalisme serta elemen-elemen tor pendidikan ataupun sekadar isme dicontohkan dengan hal-hal dengan disiplin, karakter, dan
Karakter utama yang diajarkan yang terdapat dalam empat pilar berkaitan dengan sektor pendi- yang cenderung dekat dengan nasionalisme. Agar lebih rel-
mengenai nasionalisme yang kebangsaan. dikan menjadi bagian dari OMSP militeristik dan dimentori militer evan, baik secara kultur maupun
bertujuan menangkal paham Narasi-narasi yang menjadi sehingga menjadi pertanyaan secara langsung. Padahal, di sisi metode, cara dan pendekatan
radikalisme di kalangan siswa. antitesis tersebut harus ‘dicair- mendasar, apa dasar Kemendik- lain masih ada Pramuka dan yang digunakan, mengapa Ke-
Kegiatan ini akan dilak- kan’ agar tidak menjadi konsep bud menggandeng TNI untuk Purna Paskibraka Indonesia. mendikbud tidak menggandeng
sanakan pada masa pengenalan yang kaku. Jika menjadi konsep urusan sektor pendidikan? Apak- Perlu diperhatikan juga bahwa mereka saja dalam pemban-
lingkungan sekolah (PLS) mulai kaku, susah dikembangkan dan ah Kemendikbud tidak membaca jika latihan baris-berbaris dija- gunan disiplin, karakter, dan
jenjang sekolah dasar (SD), seko- dijadikan bahan dialektika. Men- bahwa sektor pendidikan tidak dikan acuan pembinaan nasion- nasionalisme di sekolah-sekolah?
lah menengah pertama (SMP), gapa harus dicairkan? Karena termasuk dalam OMSP? Pun TNI alisme paling mendasar, nilai- Ini bukan persoalan benar atau
hingga sekolah menengah atas narasi yang akan dilawan ialah seharusnya bisa menerima (jika nilai yang terkandung dalam salah, melainkan soal relevansi.
(SMA) dan sekolah menengah isme, yang berarti pikiran kontra sesuai UU TNI) dan menolak (jika baris-berbaris, seperti komando, Masuknya militer ke ranah
kejuruan (SMK). Panglima TNI, pikiran sehingga narasi tersebut tidak sesuai UU TNI). instruktif, kesamaan, dan seren- sipil, di luar konteks ketentuan
Hadi Tjahjanto, juga menjelaskan diterima secara logis, bukan Persoalan ini berefek domino tak akan masuk dalam pemaha- OMSP, tidak hanya datang dari
materi pembinaan akan bersum- karena keterpaksaan. kepada ketidakterpenuhan ihwal man dan mindset anak sekolah intervensi militer, tetapi juga tari-
ber kepada penyiapan karakter Menjadi pertanyaan umum, kebijakan dan keputusan politik tentang nasionalisme. Semen- kan atau dorongan dari institusi
siswa berdasarkan empat pilar untuk melawan radikalisme dan negara sebagai landasan berger- tara itu, pemahaman dan pen- sipil. Pada titik ini, harus disadari
kebangsaan Indonesia, yaitu Pan- intoleransi di kalangan siswa aknya alat negara, dalam hal ini gaplikasian nasionalisme akan bahwa reformasi TNI, secara
casila, Undang-Undang Dasar sekolah, mengapa Kemendibud TNI. Pada Pasal 5 dan Pasal 7 ayat beragam sesuai dengan bidang umum alat negara, harus berjalan
1945, Negara Kesatuan Republik justru menggandeng militer? (3) disebutkan bahwa dalam men- masing-masing, seperti para atlet dua arah atau timbal balik, yakni
Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Padanan pertanyaannya, mengapa jalankan tugasnya di bidang per- dan pendiri startup yang meng- tidak hanya menuntut profesion-
Tunggal Ika. Menurut Panglima Kemendibud tidak menggandeng tahanan negara dan menjalank- harumkan nama bangsa melalui alisme TNI, tetapi institusi sipil
Hadi, hal ini untuk menyiapkan lembaga negara, seperti Kemen- an OMSP, harus dilaksanakan bidangnya. Kemendikbud seha- pun harus memastikan bahwa
karakter siswa dalam mengha- terian Agama (Kemenag), Badan berdasarkan keputusan politik rusnya fokus untuk melahirkan kebijakan mereka searah dengan
dapi bonus demografi pada 2045. Pembinaan Ideologi Pancasila negara. Penjelasan mengenai insan-insan yang kritis, inovatif, reformasi TNI serta menghorma-
Untuk mendukung PLS terse- (BPIP), ataupun lembaga-lembaga keputusan politik negara dijelas- dan bergagasan melalui sistem ti upaya reformasi yang tengah
but, Panglima Hadi Tjahjanto riset lainnya yang concern dan kan pada pasal 5 bagian penjelasan pendidikan nasional kita. dilakukan TNI.

PALANGKA POST Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Nafiri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi Effendi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)