Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 08 Agustus 2019
P. 6

kamis, 8 aGUsTUs 2019                                                                                                                                                               06


                                                                                                                           Jangan Salahkan






                                                                                                                                  Petani Terkait






                                                                                                                                        Kabut Asap









                                                                                                                           PaLaNGka RaYa, PPOsT                                  Bukan asal membakar. Raperda
                                                                                                                           Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah       itu pun kan belum ditetapkan
                                                                                                                                                                                 menjadi perda dan masih dalam
                                                                                                                           (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Syahruddin Dura-  pembahasan,” jelas Syahruddin.
                                                                                                                           sid, mengingatkan semua pihak agar tidak menyalahkan   Sementara itu, anggota DPRD
                                                                                                                           dan mengambinghitamkan petani terkait semakin pekatnya   Kalteng lainnya, Jimin, meminta
                                                                                                                           kabut asap di provinsi ini.                           pemerintah daerah menin-
                                                                                                                                                                                 gkatkan upaya pencegahan
                                                                                                                                                                                 kebakaran hutan dan lahan
                                                                                                                             Terjadinya kebakaran lahan   tase, harus dicari apa mo-  (Karhutla). Jangan sampai Kar-
                                                                                                                           di sejumlah titik belum tentu   dusnya dan siapa oknumnya.   hutla tahun ini tergolong parah.
                                                                                                                           dilakukan petani. “Bisa saja   Jangan hanya berasumsi. Harus   Jimin menekankan, perlunya
                                                                                                                           oknum-oknum tertentu yang   diselidiki betul-betul,” kata   sejak dini pemerintah daerah
                                                                                                                           hanya ingin membersihkan   Syahruddin.                melakukan peningkatan dalam
                                                                                                                           lahannya dengan biaya murah   Anggota partai Amanat Na-  hal  pencegahan. Pencegahan
                                                                                                                           dan mudah,” kata Syahruddin   sional (PAN) itu pun mengajak   dimaksud bisa dengan men-
                                                                                                                           di gedung DPRD Kalteng, Se-  semua pihak untuk menahan   gantisipasi agar masyarakat
                                                                                                                           lasa (6/8) kemarin.        diri dan tidak membersihkan   dan perusahaan yang memiliki
                                                                                                                             Menurut wakil rakyat     lahan dengan cara  dibakar.   hak penguasaan  hutan dan
                                                                                                                Foto : PPost/Ist  Kalteng dari daerah pemili-  Sebab,  sekarang ini  kondisi   lahan untuk tidak membakar
                kUNkER - Jajaran anggota Komisi D membidangi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan kerja (kunker)   han II meliputi Kabupaten   Kalteng, khususnya Palangka   lahan atau hutan pada musim
                Provinsi Bali, baru-baru ini.                                                                              Kotawaringin Timur dan Se-  Raya sedang mengalami kabut   kemarau.
                                                                                                                           ruyan itu, petani di provinsi ini   asap yang mulai pekat.  Penting juga dilakukan koor-
                            Dewan Kunker ke Luar Daerah                                                                    memiliki banyak pertimbangan   ini tidak hanya mengganggu   dinasi dengan meningkatkan
                                                                                                                                                        Dia mengatakan kabut asap
                                                                                                                                                                                 edukasi terhadap masyarakat
                                                                                                                           dalam membersihkan  lahan
                                                                                                                           dengan cara dibakar. Apabila   aktivitas seluruh lapisan ma-  dan pemilik perusahaan yang
                                                                                                                           pun melakukannya pasti di-  syarakat, tapi juga berdampak   beroperasional di Kalteng.
                PALANGKA RAYA, PPOST      memilih kunker ke Provinsi Bali.   benarkan kunker ke luar daerah   masing komisi, baik Komisi A,   jaga dan lahannya tidak begitu   buruk terhadap kesehatan.   Pasalnya, persepsi dan
                 Sesuai jadwal yang ditetap-  Sedangkan Komisi B membi-  sudah dijadwalkan Banmus.    B, C dan D juga telah melak-  luas.\            Ditambah lagi, informasinya   pendapat masyarakat yang
                kan Badan Musyawarah (Ban-  dangi sumber daya alam (SDA)   Dimana, sebelumnya gabungan   sanakan rapat kerja dengan   Dia pun meminta aparat   musim kemarau  sekarang ini   berkembang  selama  ini  ten-
                mus) DPRD Kalimantan Tengah   sektor kehutanan, perkebunan   Komisi DPRD Kalteng juga telah   mitra kerja terkait. Kemudian   kepolisian menyelidiki secara   relatif kering dan hujan belum   tang peristiwa kebakaran yaitu
                (Kalteng), pimpinan dan ang-  dan pertambangan dan Komisi   melaksanakan rapat kerja dengan   dilanjutkan dengan laporan ha-  serius lahan-lahan yang telah   akan turun dalam waktu dekat.  bahwa kebakaran yang sering
                gota melakukan kunjungan kerja   C membidangi pendidikan, ke-  tim pemerintah provinsi Kalteng   sil kerja masing-masing komisi   dan sedang terbakar. Apalagi   “DPRD Kalteng memang   terjadi berada dalam hutan.
                (kunker) ke luar daerah dari tang-  sehatan dan pariwisata kunker   membahas rancangan kebijakan   dengan organisasi perangkat   aparat kepolisian mengindi-  sekarang ini sedang membahas   Padahal kebakaran bisa saja
                gal 7-10 Agustus 2019.    ke Provinsi Kalimantan Selatan   umum perubahan (KUPA) dan   daerah (OPD) atau mitra kerja   kasikan kebakaran lahan yang   rancangan peraturan daerah   terjadi di luar kawasan hutan.
                 Seperti  Komisi A yang membi-  (Kalsel).           prioritas plafon anggaran se-  dan kompilasi oleh Badan Ang-  semakin banyak terbakar aki-  yang diperbolehkannya petani   “Seharusnya kathutla dipan-
                dangi pemerintahan, hukum dan   Sekretaris Dewan (Sekwan),   mentara perubahan (PPAS-P)   garan (Banggar) dalampemba-  bat ulah sekelompok orang dan   membersihkan lahan dengan   dang sebagai suatu kesatuan
                keuangan dan Komisi D membi-  Tantan melalui Ub Kepala Sub Ba-  APBD Provinsi Kalteng tahun   hasan rancangan KUPA-PPAS   disabotase.  cara dibakar. Tapi, cara itu   yang tidak dapat dipisahkan
                dangi pembangunan infrastruktur   gian Persidangan dan Kehumasan   anggaran 2019.  Perubahan APBD Kalteng 2019,”   “Kalau memang kebakaran   tetap memberikan berbagai per-  dalam sistem pengendalian-
                jalan dan jembatan DPRD Kalteng   DPRD Kalteng, Tony Irawan mem-  “Tidak hanya itu, masing-  jelas Tony.(art/P4)  di sejumlah lahan akibat sabo-  syaratan dan melihat kondisi.   nya,” jelas Jimin.(ant/art/P4)

















                           Perketat Pengawasan                                                  Tenaga Medis Dilarang


                                       Perusahaan




                MUARA TEWEH, PPOST        dewan untuk mediasi,” kata   tenagakerjaan di peru-                 Pindah dari Desa
                  Ang gota Dewan per -    Surianor, belum lama ini.  sahaan  agar  ada  laporan
                wakilan Rakyat Daerah       Seharusnya, katanya, hal   secara rutin ke dinas.  Di
                ( D P R D )   Ka bu pa te n                            antaranya, perkem -
                Barito  Utara  (Barut),   “Harusnya dengan banyaknya   bangan jumlah tenaga
                Surianor, mengharap-     keberadaan perusahaan di      kerja.                   mUaRa TEWEH, PPOsT                                    kebijakan larangan pemindahan   mengeluarkan kebijakan terkait
                kan Dinas Tenaga Kerja,                                 Belum lagi laporan                                                            tenaga medis dari desa ke kota   larangan keras terhadap pemin-
                Transmigrasi, Koperasi  daerah kita bisa memberikan    jaminan kesehatan atau   Adanya larangan keras  bupati terhadap pemindahan tena-  sesuai dengan ketentuan yang   dahan tenaga medis dari desa
                dan UKM (Disnakertran-   manfaat bagi masyarakat       kesejahteraan tiap pe-   ga  medis  dari  desa  ke  kota mendapat  respon  positif  dari   berlaku. Hal ini demi pemerataan   ke kota. Alasannya,  peminda-
                skop dan UKM) setempat                                 rusahaan.  Dewan be-     wakil  rakyat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)   pembangunan di bidang kes-  han itu akan membuat pelayanan
                memerketat pengawasan     sekitar dan memberikan       lum menerima laporan.                                                          ehatan,” kata Lahmudin kepada   kesehatan di pedesaan menjadi
                terhadap seluruh peru-      kesejahteraan bagi         Kalaupun ada dan baru    Barito Utara (Barut). Larangan itu dinilai sangat penting demi   wartawan, belum lama ini.  terbangkalai atau masyarakat
                sahaan di daerah ini.   karyawannya. Bukan malah       terkuak setelah ada ma-  pemerataan pelayanan pembangunan di bidang kesehatan.   Politisi Partai Amanat Nasional   menjadi tak terlayani.
                  Surainor mengatakan,                                 salah antara manaje-                                                           (PAN) ini menegaskan, tidak in-  “Pemindahan tenaga medis dari
                banyak permasalahan       memberikan masalah,”         men dengan karyawan        Legislator DPRD Barut, La-  disebabkan kekurangan tenaga   gin Barut  hanya menjadi tempat   desa ke kota akan menyebabkan
                yang terjadi antara pe-                                yang dibawa ke dewan.    hmudin mengatakan, terhadap   medis atau tidak berada ditempat   pendaftaran aparatur sipil negara   kurangnya pelayanan kesehatan
                rusahaaan dengan kary-                                  “Harusnya dengan        kebijakan larangan tersebut de-  atau lagi cuti, sehingga pos yang   (ASN) dari luar daerah saja lanta-  di desa. Sementara kehadiran
                awan maupun masyarakat.   tersebut tidak perlu terjadi   banyaknya keberadaan   wan sangat mendukung dan   tempati kosong.            ran  dikuatirkan setelah lima ta-  tenaga medis di pedesaan sangat
                Sebagian ada yang dilapor-  kalau perusahaan punya   perusahaan di daerah kita   mengapresiasi karena selama ini   Selain itu, kalau diberikan pelu-  hun bertugas yang bersangkutan   penting untuk membantu dalam
                kan ke dewan.             manajemen yang profesion-  bisa  memberikan  manfaat   sering terdengar keluhan warga   ang maka banyak tenaga kesehat-  minta pindah dengan berbagai   memberi pelayanan kesehatan
                  “Contohnya, permasala-  al. Sehingga, permasalahan   bagi masyarakat sekitar   desa soal tidak maksimalnya   an yang akan mengajukan pindah   macam alasan.    bagi masyarakat desa,” jelasnya.
                han PHK oleh pihak peru-  karyawan seakan segalanya   dan memberikan kese-      pelayanan tenaga kesehatan yang   ke kota. “Dewan akan mendukung   Sebelumnya, Bupati Nadalsyah   (P4)
                sahaan terhadap karyawan-  menjadi beban pemerin-   jahteraan bagi karyawan-
                nya. Ini sering terjadi. Kare-  tahan.              nya. Bukan malah mem-
                na merasa tidak ada keadi-  Surianor mengungkap-    berikan masalah,” kata
                lan, karyawan mendatangi   kan, untuk persoalan ke-  Surianor.(bn/P4)



                                 Penyerapan DD


                                   Masih Rendah




                MUARA TEWEH, PPOST        terserap maksimal untuk   sangat disayangkan, karena
                 Kalangan DPRD Barito     pembangunan desa,” kata   peruntukannnya sudah jelas
                Utara (Barut) menyayang-  anggota DPRD Barito Utara,   untuk mempercepat pem-
                kan rendahnya penyerapan   Mustafa Joyo Muchtar, be-  bangunan di desa,” katanya.
                dana desa (DD) di triwu-  lum lama ini.              Selain  itu,  lanjut  Mus-
                lan II tahun 2019. Terkait   Dia  mengatakan,  hal  ini   tafa, tidak maksimalnya
                itu, legislator menyampai-  hendaknya menjadi perha-  penyaluran dana desa akan
                kan beberapa saran un-    tian serius bagi pemerintah   menjadi bumerang bagi
                tuk pemerintah kabupaten   daerah, terutama satuan   pemerintah. Karena ini
                (pemkab).                 organisasi perangkat daerah   mengartikan ketidakmam-
                 “Pemerintah daerah me-   (SOPD) terkait dan perlu   puan mengelola dana terse-
                lalui dinas terkait harus   dicarikan solusinya.    but.
                mencari solusi. Bisa dilaku-  “Kalau anggaran tersebut   “Ini bisa juga menggam-
                kan peningkatan sumber    tidak terserap atau tersal-  barkan  bahwa  SDM    kita
                daya manusia (SDM) apara-  urkan, memang tidak akan   masih belum mampu meng-
                tur  desa  serta  pendamp-  hilang dan kembali ke kas   gunakan dana miliaran ru-                                                                                                    Foto : Dok
                ingan agar dana desa bisa   negara.  Tetapi tentunya   piah,” pungkasnya. (bn/P4)  kUNkER - Legislator Barito Utara,  H Purman Jaya, Lahmudin dan Henny Roesgiarti Rusli, bersiap untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) belum lama ini.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11