Page 12 - Modul K3 Kerja 2020 LOMBA HGN REVISI_Neat
P. 12
keselamatan kerja nasional seperti penggunaan helm safety, jacket safety dan juga
sepatu safety.
D. Pelaksanaan K3
1. Pelaksanaan Kesehatan Kerja
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)
juga mengatur ikhwal kesehatan kerja dalam satu paragraf dengan keselamatan
kerja. Pengaturan dalam Pasal 86 dan 87 UU Ketenagakerjaan sangat sumir atau
kurang tegas.
Dalam pasal tersebut antara lain ditentukan sebagai berikut:
a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan
kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
Sebagaimana pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya, pelayanan
kesehatan dan keselamatan masyarakat pekerja yaitu meliputi pelayanan
preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
a. Pelayanan Preventif
Pelayanan ini diberikan guna mencegah terjadinya penyakit akibat
kerja, penyakit menular di lingkungan kerja dengan menciptakan kondisi
pekerja dan mesin atau tempat kerja agar ergonomis, menjaga kondisi fisik
maupun lingkungan kerja yang memadai dan tidak menyebabkan sakit atau
membahayakan pekerja serta menjaga pekerja tetap sehat.
Kegiatannya antara lain meliputi:
1). Pemeriksaan kesehatan yang terdiri atas:
a) Pemeriksaan awal/sebelum kerja.
b) Pemeriksaan berkala.
c) Pemeriksaan khusus.
10