Page 10 - Microsoft Word - TUGAS APLIKASI KOMUTER BONIFASIUS

Walaupun banyak merugikan rakyat, namun Tanam Paksa juga memiliki beberapa dampak
positif bagi rakyat, diantaranya adalah dikenalkan tanaman jenis baru untuk ekspor, dibangun
saluran irigasi, dan dibangun jaringan rel kereta api. Sedangkan dampak negatifnya adalah
sebagai berikut.
· Pelaksanaan tanam paksa tidak sesuai dengan peraturan
· Terjadi tindak korupsi dari pegawai dan pejabat dan rakyat sangat menderita
· Para pekerja jatuh sakit dan terjadi bahaya kelaparan
· Hindia Belanda mengeruk keuntungan 832 jt gulden 1831- 1877

5. Sistem Usaha Swasta
Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya Tanam
Paksa. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa. Pihak yang pro Tanam
Paksa tetap adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah, sedangkan yang kontra
adalah mereka dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme.

Setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen (Staten Generaal).
Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan. Sesuai dengan asas
liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan. Kaum liberal
menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh
terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwes
Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor (Kontrak-
kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute. Secara berangsur-angsur Tanam Paksa mulai dihapus
dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal.

Penetapan pelaksanan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta
untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan
dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
· Tahun 1864 dikeluarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet).
Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan
disahkan oleh Parlemen.
· Undang-undang Gula (Suiker Wet). Undang-undang ini antara lain mengatur tentang
monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada
pihak swasta.
· Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. Undang-Undang ini mengatur
tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan,
antara lain : Pertama, Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua. Pertama,
milik pribumi berupa persawahan, kebun,dll. Kedua tanah hutan pegunungan, dll milik
pemerintah. Kedua, Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Ketiga, Pihak
swasta dapat menyewa tanah. Tanah pemerintah disewa sampai 75 tahun, tanah penduduk
sampai 5 tahun