Page 8 - Microsoft Word - TUGAS APLIKASI KOMUTER BONIFASIUS

· Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan dan juga
monopoli masih juga dilaksanakan. Misalnya kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan
ataupun jembatan, dan melakukan monopoli garam

C. Dominasi pemerintahan belanda

Tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda setelah sebelumnya
dikuasai oleh Inggris. Tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris
Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang terdiri atas tiga orang,
yakni: Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander
Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota). Dengan tugas utama menormalisasikan
keadaan di Hindia Belanda.

Sementara itu perdebatan antar kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan
pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai
titik temu. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan
keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam
menanam. Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan
menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang
ketat.

1. Kebijakan Jalan Tengah
Kebijakan jalan tengah adalah kebijakan yang merupakan jalan tengah yang diambil diantara
pertentangan kaum liberal dan kaum konservatif dalam mengelola tanah jajahan di Indonesia.
Ketiga Komisaris sepakat menerapkan kebijakan jalan tengah yaitu eksploitasi kekayaan ditanah
jajahan langsung ditangani oleh pemerintah Hindia Belanda.
Namun kebijakan ini tidak berjalan mulus. Akhirnya pada 22 Desember 1818 Pemerintah
memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi ditanah jajahan adalah
Gubernur Jenderal. Van der Capellen ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Ia ingin melanjutkan
strategi jalan tengah. Tetapi kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah
dengan penghapus peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa setempat). Kemudian
Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Timbul banyak
protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh
Du Bus Gisignies. Kebijakan De Bus tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak
mampu menyediakan barangbarang yang diekspor.

2. Sistem Tanam Paksa
Tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja
Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia.
Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan