Page 30 - e-Book Sengon
P. 30
M
aksud dilaksanakannya sertifikasi tanaman hutan yaitu memberikan
informasi mutu sumber benih, benih, dan bibit yang sangat penting dalam
sistem budidaya tanaman hutan dan peredarannya karena benih/bibit
telah menjadi komoditas perdagangan baik di tingkat nasional maupun
internasional. Sedangkan menurut Sudrajat, dkk. 2017, (dalam Otto, 1985;
Weimortz, 1985) tujuan sertifikasi yaitu untuk melindungi keaslian varietas dan
kemurnian genetik agar varietas yang telah dihasilkan pemulia sampai ke tangan
petani dengan sifat-sifat unggul seperti tertulis pada deskripsinya.
Pada prinsipnya, pemeriksaan pada sertifikasi sumber benih antara lain yaitu
melakukan identifikasi dan deskripsi, mengumpulkan data dan informasi
pengelolaan dan penerapan pemuliaan pohon, menentukan kelayakan, dan kelas
sumber benih. Sedangkan pemeriksaan pada sertifikasi mutu benih dan mutu bibit
berpedoman pada dokumen asal-usul atau sumber benih. Pelaksanaan sertifikasi
tanaman hutan meliputi, yaitu:
A. Sertifikasi Sumber Benih:
1. Pemeriksaan akses lokasi
2. Pemeriksaan hama penyakit tegakan
3. Pemeriksaan pembungaan/pembuahan
4. Pemeriksaan keamanan
5. Pengukuran dimensi pohon
6. Penghitungan jumlah pohon
7. Penaksiran potensi produksi benih
B. Sertifikasi Mutu Benih:
1. Pemeriksaan kondisi dan keaslian benih dengan dokumen pengunduhan
2. Pemeriksaan kesesuaian berat benih
3. Pengambilan sampel benih dengan teknik dan metode yang telah
ditentukan
C. Sertifikasi Mutu Bibit:
1. Pemeriksaan jumlah bibit
2. Pengambilan sampel bibit dengan teknik dan metode baku
3. Pengukuran tinggi dan diameter bibit
4. Pemeriksaan kondisi dan jumlah daun
5. Pemeriksaan hama dan penyakit
6. Pemeriksaan umum (bibit berkayu, lurus/bengkok, bercabang/tunggal)
7. Pemeriksaan asal usul benih
Berdasarkan peraturan yang berlaku telah ditetapkan 11 jenis tanaman hutan yang
benihnya wajib diambil dari sumber benih bersertifikat, yaitu: Sengon, Jati, Mahoni,
Gmelina, Jabon, Kemiri, Gaharu, Cendana, Pinus, Cempaka dan Kayu Putih,
sehingga perlu diupayakan ketersediaan sumber benihnya dalam rangka
mendukung program yang dilaksanakan pemerintah dan instansi yang kompeten
pada kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan.
20