Page 113 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 113

Pedoman Pelaksanaan Tugas
                                                            Bagian Umum Kanwil DJPb

                 1)  Menerima dan meneliti surat permohonan menempati rumah
                    dinas, permohonan pembuatan surat keterangan tidak menempati
                    rumah dinas, dan permohonan pembuatan Berita Acara Serah
                    Terima BMN;
                 2)  Meneliti kelengkapan dokumen surat permohonan menempati
                    rumah dinas, permohonan pembuatan surat keterangan tidak
                    menempati rumah dinas, dan permohonan pembuatan Berita
                    Acara Serah Terima BMN;
                 3)  Membuat konsep/net Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, Surat
                    Keterangan  Tidak  Menempati  Rumah  Dinas,  dan  Berita  Acara
                    Serah Terima BMN;
                 4)  Melakukan proses penetapan Surat Izin Penghunian Rumah
                    Dinas, Surat Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas, dan
                    Berita Acara Serah Terima BMN kemudian meneruskan ke Bagian
                    Umum.
                 5)  Mengirim Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, Surat Keterangan
                    Tidak Menempati Rumah Dinas, dan Berita Acara Serah Terima
                    BMN kepada:
                    -   Yang bersangkutan;
                    -   Kantor Pusat DJPb c.q. Setditjen Perbendaharaan;
                    -   Arsip Kantor.
                 6)  Menatausahakan Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, Surat
                    Keterangan  Tidak  Menempati  Rumah  Dinas,  dan  Berita  Acara
                    Serah Terima BMN.


              c.  Kegiatan Pendukung
                 1)  Dalam hal pengajuan permohonan penghunian rumah dinas,

                    dilakukan pengecekan ketersediaan rumah negara yang akan
                    ditempati  dan  memberikan  lokasi  rumah  yang  masih  kosong
                    untuk dihuni;

                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia  97
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118