Page 110 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

6) Koordinasi antara Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang
danOperator Persediaan harus lebih ditingkatkan dalam rangka
validitas pencatatan pembelian persediaan;
7) Pembukuan persediaan harus sesuai dengan bukti SPMB yang
diterbitkan sebagai pencatatan barang persediaan yang dikeluarkan;

8) Apabila proses pendistribusian persediaan tidak berjalan dengan
baik maka tugas fungsi Kanwil DJPb dapat terhambat, Saldo
Persediaan pada Laporan Barang Persediaan tidak menunjukkan
saldo Persediaan Fisik yang sebenarnya, dan proses penyusunan
Laporan BMN dapat terhambat.

f. Laporan
Laporan persediaan setiap semester dan salah satu bagian dalam
laporan neraca BMN setiap semester

g. Aplikasi
1) Aplikasi SAKTI Modul Persediaan
2) Aplikasi Persediaan

21. Pemeliharaan BMN

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
BMN/Daerah;

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang
Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMN di lingkungan
Kementerian Keuangan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
94
94 Direktorat Jenderal Perbendaharaan