Page 65 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 65

Pedoman Pelaksanaan Tugas
                                                            Bagian Umum Kanwil DJPb

                    Instansi Vertikal dilaksanakan oleh PPABP pada Kanwil DJPb dan
                    PPABP pada KPPN;
                 2)  PPABP Instansi Vertikal, memiliki tugas:
                    a)  melakukan  pencatatan  data  kepegawaian  secara  elektronik
                        dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai

                        secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
                    b)  melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan
                        kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir
                        setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan
                        teratur;
                    c)  memproses pembuatan SKPAS (surat keterangan pindah antar
                        satker) dan permintaan pembuatan SKPAS  ke PPABP kantor
                        pusat;
                    d)  memproses  perubahan  data  yang  tercantum  pada  Surat

                        Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap
                        awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan
                        keluarga; dan
                    e)  menyusun dan menandatangani Daftar Perubahan Data
                        Pegawai.
                    f)  menyampaikan ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data
                        Pegawai dan dokumen  pendukungnya kepada Kepala Satker

                        untuk disahkan.
                    g)  mengirimkan     ADK      Belanja   Pegawai,    Daftar
                        Perubahan     Data      Pegawai     dan     dokumen
                        pendukungnya yang telah disahkan oleh Kepala Satker kepada
                        PPABP Kantor Pusat
                    h)  Bendahara melakukan penyetoran pengembalian dalam hal
                        terjadi kelebihan pembayaran;



                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia  49
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70