Page 69 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

d. Poin Penting
1) Dapat ditemui Jurnal tidak lazim yang disebabkan karena tidak
menggunakan sistem (dapat dimaklumi karena tidak terakomodir
dalam sistem saat ini);
2) Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W tidak mencapai target dalam
hal unsur LK tidak terpenuhi secara optimal.

e. Laporan

Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W

f. Aplikasi

Aplikasi SAKTI dan Aplikasi e-Rekon&LK

8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Satker (SKPAS) dan
SKPP TUNKIN

a. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-41/PB/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sentralisasi
Pembayaran Gaji untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan

1) PPABP Instansi Vertikal memproses pembuatan SKPAS dan SKPP
TUNKIN pegawai berkenaan untuk ditandatangani oleh KPA
dalam hal terdapat pegawai pindah antar Satker lingkup Ditjen
Perbendaharaan karena keputusan pejabat yang berwenang;
2) SKPAS dan SKPP TUNKIN dilampiri dengan ADK pegawai;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 53