Page 71 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

9. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara)

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara

Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan
dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/
Kantor/Satuan Kerja.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Bendahara Pengeluaran:
a) Melakukan pembukuan berdasarkan dokumen sumber per

tanggal dokumen sumber dengan nomor, tanggal dan jumlah
sesuai pada dokumen dalam satu bulan berjalan pada Aplikasi
Pembukuan;
b) Melakukan tutup buku dan posting sehingga terbentuk Buku
Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu atas transaksi non
Kas, transaksi atas UP dan transaksi atas LS bendahara dan
Pengawasan Mata Anggaran;

c) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi
Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan;
d) Mencetak LPJ Bendahara yang menunjukkan keadaan
pembukuan pada bulan pelaporan yang meliputi:
(1) Saldo awal, penambahan dan pengurangan dan saldo akhir
dari buku-buku pembantu;
(2) Keadaan saldo Kas Bendahara pada akhir bulan pelaporan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 55