Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 30 Agustus 2019
P. 6

jumat, 30 aGuStuS 2019                                                                                                                                                              06


                Fraksi NasDem Terbuka                         Andina Kembali Pimpin KPP Kalteng


                      Bagi Partai Lain



                PALANGKA RAYA,                               PaLaNGKa RaYa, PPOSt                                     kesepakatan  seluruh  peserta   Faridawaty Darlan Atjeh.   laksanakan September mendatang.
                PPOST                                                                                                 rapat.                        “Saya berterimakasih kepada   “Menyangkut agenda selanjut-
                 Ketua DPW Par-                              Seiring berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Kalteng      “Wakil ketua dan sekretaris   jajaran srikandi dewan atas keper-  nya, kami akan merencanakan itu
                tai  Nasional  De-                           periode 2014-2019, maka berakhir juga kepengurusan Kaukus   juga sudah ada dan memang su-  cayaan selama periode pertama   usai SK dikeluarkan. Saat ini kami
                mokrat  (NasDem),                            Perempuan Parlemen (KPP) Kalteng pada periode yang sama.   dah dibentuk dan saya dipercaya   dan kembali dipercaya pada peri-  baru saja membentuk susunan
                Faridawaty Darland                                                                                    kembali tanpa voting melalui   ode kedua ini,” ucapnya.   kepengurus yang baru dan ketika
                Atjeh, memastikan                                                                                     musyawarah untuk menjadi Ketua   Menurut Andina, untuk tahapan   SK sudah keluar baru dilaksanakan
                akan  membentuk                                Terkait hal itu dilaksanakan   yang awalnya menjabat sebagai   KPP Kalteng periode 2019-2024,”   selanjutnya setelah ketua DPRD   rapat yang sah untuk pertama ka-
                fraksi sendiri. Pas-                         rapat pembentukan oleh jajaran   Ketua KPP Kalteng, kini kembali   ujar Andina usai rapat bersama.   Kalteng yang definitif dilantik,   linya,” jelasnya.
                alnya, dengan total                          srikandi DPRD Kalteng yang baru   dipercaya untuk memimpin or-  Dikatakan srikandi PDI Per-  pihaknya akan mengirimkan su-  Andina memastikan, pihaknya
                lima kursi sudah siap                        dilantik di ruang rapat pimpinan   ganisasi tersebut.    juangan tersebut, selain itu untuk   rat keputusan (SK) ke KPP pusat.   akan bekerja cepat merencanakan
                membentuk fraksi.                            DPRD Kalteng, Kamis (29/8).   Pemilihan sendiri dilaksanakan   anggota dewan lama akan ada   Setelah itu, direncanakan pelan-  berbagai kegiatan dan agenda
                 “Namun bagi partai   Hj Faridawaty                                                                   dua orang yang menjadi dewan   tikan dirinya dan para pengurus   resmi yang berkaitan dengan KPP
                                                               Dalam pertemuan bersama
                yang tidak bisa mem-  Darland atjeh          tersebut, Andina Thresia Narang   berdasarkan hasil musyawarah   pertimbangan, yakni Nataliasi dan   KPP Kalteng periode baru akan di-  Kalteng ke depan.(art/P4)
                                                                                          bersama (aklamasi) dan mendapat
                bentuk fraksi sendiri
                kami terbuka bagi
                yang mau bergabung dengan fraksi kami,” ucap-
                nya di sela  menghadiri rapat perdana gabungan
                anggota dewan di gedung DPRD Kalteng, Kamis
                (29/8).
                 Legislator senior Partai NasDem  ini juga men-
                gatakan, pihaknya juga terus memantau perkem-
                bangan pembahasan pembentukan fraksi.
                 “Sesuai kesepakatan rapat gabungan bahwa
                hari Selasa batas penyampaian nama-nama fraksi.
                Saat itu nanti baru akan terlihat apakah ada fraksi
                gabungan atau partai yang tidak cukup kursi ber-
                gabung,” katanya.
                 Faridawaty berharap agar anggota dewan yang
                baru dapat bersinergis dalam rangka menuntaskan
                berbagai agenda dewan yang belum tuntas pada
                periode sebelumnya.
                 Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kalteng,
                Duwel Rawing mengatakan, ada beberapa partai
                yang dapat membentuk fraksi sendiri.
                 Yang pertama partai PDI Perjuangan,  Golkar,
                NasDem, Demokrat dan PKB. Sedangkan yang
                tidak bisa membentuk fraksi sendiri, yakni PPP,
                PAN, Hanura, Perindo dan PKS.
                 “Bagi yang cukup silahkan membentuk fraksi
                sendiri. Bagi partai yang tidak cukup. silahkan mem-
                bentuk fraksi gabungan atau bisa juga kalau mau
                bergabung dengan fraksi yang ada,” ucap Duwel.
                 Politisi PDI Perjuangan Kalteng ini berharap agar
                nama-nama anggota masing-masing fraksi pendu-
                kung dewan agar sudah masuk dalam waktu dekat.
                 “Selasa  kami  harapkan  nama-nama  masing-
                masing fraksi sudah masuk. Agar nantinya dapat
                segera diparipurnakan,” katanya.
                 Dikatakan Duwel, pembentukan fraksi pendu-
                kung dewan harus segera dilakukan karena tahap
                awal pelaksanaan tugas anggota dewan selanjutnya
                nanti akan menyusul pembentukan anggota masing-
                masing komisi.(art/P4)
                                                                                                                                                                                                 Foto : PPost/Arianata
















                                                                                                                                           Banyak Perusahaan



                                                                                                                                         Belum Patuhi Aturan



                                                                                                                                MUARA TEWEH, PPOST       rata-rata  perusahaan  tidak   atau ada masalah antara
                                                                                                                                 Anggota DPRD Barito Utara   menggunakan plang kantor.   pihak pengusaha dan peker-
                                                                                                                               (Barut), Hasrat mengatakan,   Hal itu semakin mempersu-  janya.
                                                                                                                               masih banyak perusahaan   lit saat penyampaian surat   Hal lain yang harus diper-
                                                                                                                               yang belum patuhi aturan.   undangan,” ungkap Hasrat,   hatikan adalah dinas terkait
                                                                                                                               Diantaranya, harus berkan-  belum lama ini.        untuk segera melakukan pen-
                                                                                                                               tor di kabupaten, harus ada   Karena itu, kata Hasrat, per-  dataan dengan sistem jemput
                                                                                                                               plang kantor dan soal laporan   lu ketegasan pemerintah dae-  bola karena dengan begitu,
                                                                                                                               tenaga kerja secara rutin.  rah atau dinas terkait dalam   maka akan diketahui secara
                                                                                                                                 Padahal, seharusnya peru-  hal ini agar ke depan kalau   benar tenaga kerja lokal juga
                                                                                                                               sahaan melaporkan secara ru-  ada masalah koordinasi bisa   non lokal yang ada pada pe-
                                                                                                                               tin ketenagakerjaan/karyawan   cepat. Dari laporan yang di-  rusahaan,” jelasnya.
                                                                                                                               mereka kepada pemerintah   dapat pihak pengusaha masih   Keuntungan lainnya, lanjut
                                                                                                                               daerah dan  kepada semua   terkesan kurang transparan   Hasrat, dengan pendataan
                                                                                                                               instansi terkait lainnya.   dalam memberikan laporan   dan laporan secara rutin
                                                                                                                                 “Meski puluhan atau mung-  kepada instansi daerah, baik   ketenagakerjaan di kabu-
                                                                                                                               kin ratusan perusahaan yang   kepada pemerintah  tingkat   paten ini, maka akan terlihat
                                                                                                                               beroperasi di  Barut,  namun   desa/ kelurahan, kecamatan   manajemen perusahaan pada
                                                                                                                               kebanyakan tidak berkantor   maupun  kabupaten.    karyawannya sehingga dapat
                                                                                                                               di kabupaten, sehingga saat   “Ini tentunya akan sangat   meminimisir perselisihan
                                                                                                                               muncul masalah kita kesulitan   menyulitkan pemerintah dae-  yang sering terjadi antara pe-
                                                                                                                               untuk  koordinasi. Apalagi   rah saat terjadi perselisihan   milik usaha dan pekerja.(P4)


                                                                                                                  Foto : PPost/Dok
                BERBINCaNG - Sejumlah legislator DPRD Barito Utara,  Rujana Anggraeni, Hj Sinaryati, Wardatun Nur Jamilah dan Henny Roesgiarty Rusli, tengah berbincang di
                salah satu ruangan di gedung dewan setempat, belum lama ini.                                                            Sejumlah Desa Belum
                Kalau PAD Besar, APBD                                                                                           Terjangkau Jaringan Seluler





                                                                                                                               MUARA TEWEH, PPOST
                                                                                                                                                         seluler. Padahal salah  satu
                                                                                                                                 Tidak semua desa yang be-  nya masih kesulitan jaringan   Jamilah, belum lama ini.
                                                                                                                                                                                    Selain itu,  apabila jaringan
                                                                                                                               rada di Kabupaten Barito Utara   cara agar desa tersebut tidak   seluler menjamah semua
                muaRa tEWEH, PPOSt                                   atau mencontoh daerah yang   depannya.                    (Barut) terjangkau jaringan   terisolir adalah dengan kemu-  desa, maka banyak keuangan
                                                                                                  “Kita boleh saja mencari atau
                Masih rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) tahun   PAD  maju.  Kalau  PAD  besar   merumuskan pola celah PAD,   seluler. Padahal, jaman seka-  dahan komunikasi.  desa yang terselamatkan,
                                                                                                                                                          “Dengan komunikasi yang
                                                                     tentu APBD juga besar  hingga
                2018 sebagaimana laporan keterangan pertanggungjawa-  pada nantinya kita tidak tergan-  namun jangan lupa selalu ada   rang kebutuhan akan infor-  lancar, maka segala masalah   karena dihabiskan untuk per-
                                                                                                                               masi terkini sangat dibutuh-
                                                                                                                                                                                  jalanan dinas. Artinya, meng-
                ban (LKPJ) Bupati membuat kalangan Dewan Perwakilan   tung lagi dengan pusat. Kita bisa   keterkaitannya dengan perkem-  kan sehingga tidak tertinggal   bisa cepat teratasi. Misalnya,   hemat biaya operasional dan
                Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut)   mandiri dengan hasil pendapa-  bangan di masa depannya. Yang   perkembangan.       laporan keuangan desa yang   juga kecepatan informasi.
                                                                                                                                 Anggota DPRD Kabupaten
                                                                                                                                                                                    “Kita ketahui bersama bah-
                mewanta-wanti agar hal itu bisa diperbaiki pada tahun   tan sendiri,” kata Henny, belum   pasti jangan membawahi per-  Barito Utara (Barut), Jamilah   saat ini melalui internet. Nah,   wa banyak  laporan keuan-
                                                                                                                                                         apabila ada jaringan seluler,
                                                                     lama ini.
                                                                                                aturan yang sudah ditetapkan
                2019 ini.                                              Henny menekankan, tidak   oleh pemerintah pusat, meski   mengharapkan, agar ke depan   maka mereka (pemerintahan   gan berbasis online. Karena
                                                                     perlu malu untuk belajar dari   kita mempunyai otonomi dae-  ada target dari pemerintah   desa) tinggal lihat formatnya   itu, kesegeraan sambungan
                 Anggota DPRD Barut, Henny   salah satu ketentuan kenaikan   daerah yang mempunyai PAD   rah,” jelasnya.       daerah yang bekerja sama   di geogle atau kontak melalui   seluler ke desa desa sangat
                Roesgiarty Rusli mengatakan,   APBD diukur dari PAD-nya.   besar. Namun satu hal yang   Kemudian, lanjut Henny,   dengan pihak terkait tentang   jaringan ke pihak pemerintah   penting. Masalah ini harus
                perlu kesungguhan dan kerja   Hanya saja, perlu juga diperhati-  penting diingat adalah agar   jangan karena mengejar PAD   pemerataan jaringan seluler   kecamatan atau kabupaten.   mendapat perhatian pemer-
                keras untuk meningkatkan PAD,   kan agar dalam usaha menaikkan   dalam pola pencapaiannya tetap   hingga akhirnya justru mengusik   demi pembangunan daerah.  Tidak perlu harus menge-  intah daerah, stakeholder dan
                terutama  mencari sumber-sum-  PAD jangan sampai menyalahi   berdasarkan kearifan lokal dan   para investor, sehingga mereka   Dicontohkannya, Desa Mala-  luarkan biaya transportasi   juga investor di bidang terse-
                ber baru pendapatan.       aturan atau ketentuan yang ber-  tidak terlalu memaksakan karena   merasa keberatan dan pada akhir   waken, Pendreh, Sei Rahayu   mendatangi kecamatan atau   but,” jelas politisi  Partai
                 Artinya, pemerintah daerah   laku.                  akan berakibat kurang baik bagi   mencabut investasinya di Barut.  I, Datai Nirui dan Beringin   kabupaten yang jarak tem-  Keadilan Sejahtera (PKS)
                hari pintar menggali PAD karena   “Karenanya perlu pengkajian   perkembangan pembangunan ke   (P4)             Raya serta beberapa desa lain-  puhnya cukup jauh,” kata   ini.(P4)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11