Page 2 - BULETIN 1287
P. 2
BULETIN Parlementaria
Tok! UU Desa Sah
BERITA COVER • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA D Atas Undang-Undang Achmad Baidowi mengungkapkan dahulu menyampaikan laporan
PR RI mengesahkan
salah satu poin krusial yang
pembahasan RUU Desa bersama
Rancangan Undang-
pemerintah. Dalam laporan ini
disepakati yakni terkait masa jabatan
Undang Tentang
terdapat beberapa poin perubahan
Perubahan Kedua
Kepala Desa menjadi delapan tahun
dalam UU tersebut. Di antaranya
dan dapat dipilih paling banyak untuk
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sebelum pengambilan
menjadi Undang-Undang (UU).
pemberian dana konservasi dan
keputusan, Ketua Baleg DPR RI
atau dana rehabilitasi, ketentuan
Pengesahan itu diambil dalam
pasal 26, 50A, dan pasal 62 ditambah
Supratman Andi Agtas terlebih
agenda pembicaraan Tingkat II dua kali masa jabatan penyisipan pasal 5A tentang
di Rapat Paripurna ke-14 Masa pengaturan terkait pemberian
Persidangan IV Tahun Sidang tunjangan purna tugas satu kali di
2023-2024 di gedung Nusantara II, akhir masa jabatan kepala desa,
Senayan, Jakarta, Kamis (28/3). badan permusyawaratan desa,
“Selanjutnya kami akan dan perangkat desa sesuai dengan
menanyakan ke setiap fraksi apakah SELANJUTNYA KAMI kemampuan desa.
Rancangan Undang-Undang Tentang AKAN MENANYAKAN KE ”Ketiga, penyisipan pasal 34A
Perubahan Kedua Atas Undang- SETIAP FRAKSI APAKAH terkait syarat jumlah calon kepala
Undang Nomor 6 Tahun 2014 RANCANGAN UNDANG- desa dalam Pilkades. Keempat,
Tentang Desa dapat disetujui untuk UNDANG TENTANG ketentuan pasal 39 terkait masa
disahkan menjadi undang-undang? jabatan kades menjadi 8 tahun dan
setuju ya,” tanya Ketua DPR RI Puan PERUBAHAN KEDUA dapat dipilih paling banyak 2 kali
Maharani saat memimpin Paripurna. ATAS UNDANG-UNDANG masa jabatan. Kelima, ketentuan
Pertanyaan Puan tersebut lalu NOMOR 6 TAHUN 2014 pasal 72 terkait sumber pendapatan
disambut ‘Setuju’ oleh seluruh TENTANG DESA DAPAT desa. Keenam, ketentuan pasal
anggota dewan yang hadir. Yang DISETUJUI UNTUK 118 terkait ketentuan peralihan.
kemudian disusul penyampaian DISAHKAN MENJADI Ketujuh, ketentuan pasal 121A terkait
pandangan akhir soal RUU Desa oleh pemantauan dan peninjauan undang-
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. UNDANG-UNDANG? undang,” lanjut Supratman.
Wakil Ketua Baleg DPR RI SETUJU YA, we/rdn
FOTO: GER/PDT Scan QR
untuk berita
selengkapnya
Ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani saat menerima pandangan akhir soal RUU Desa oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan
IV Tahun Sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
2 1287/I/IV/2024 • April 2024
