Page 6 - BULETIN 1287

BULETIN Parlementaria

Tindak Tegas Oknum ASN BPN
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA yang Curang untuk SOP dalam penerbitan sertifikat

waktu penyelesaiannya tergantung
nggota Komisi II
Dari nominal yang diberikan oleh
dalam pengecekan dan dalam pengalihan
DPR RI Rosiyati MH
Thamrin menegaskan,
“Padahal kalau perusahaan swasta
“Setiap kita mau kredit ada cek
oknum ASN di Badan
KOMISI II A Pertanahan Nasional masyarakat tersebut. hak dan sebagainya.
ada sedikit saja kesalahan, peringatan
validasi sertifikat, ada cek keaslian
(BPN) yang melakukan kecurangan
pertama, kedua, ketiga dipecat, Kenapa
sertifikat itu bayar, kalau misal kita
dan pungli harus ditindak tegas. bayar dengan nominal sekian, bisa ASN tidak bisa dipecat? mestinya ASN itu
Supaya ada efek jera dan bisa satu hari, bisa seminggu, bisa sebulan harus ditindak tegas, Kalau memang dia
menjadi contoh untuk oknum-oknum tergantung berapa nominal yang kita berbuat kesalahan satu kali dua kali tiga
di daerah lain. kasih kepada BPN,” ujar Rosi. kali ya udah dicabut saja ASN-nya, banyak
“Prosedur harus ditindak kalau Menurut Rosi perlu adanya calon-calon asisten yang punya karakter
misalnya ada ASN yang berbuat reformasi di dalam BPN dan reformasi yang bermoral,” kata Rosi. eno/aha
sedemikian itu ketahuan, ditindak
tegas kalau perlu dicabut ASN-nya
supaya ada rasa jera,” ujar Rosi usai
Rapat dengan BPN di ruang Rapat
Hotel Aston Banjarmasin, Kalimantan SETIAP KITA MAU KREDIT ADA CEK VALIDASI
Selatan, Rabu (20/3). SERTIFIKAT, ADA CEK KEASLIAN SERTIFIKAT
Rosi mendapatkan laporan Dari ITU BAYAR, KALAU MISAL KITA BAYAR DENGAN
masyarakat bahwa selama ini jika NOMINAL SEKIAN, BISA SATU HARI, BISA SEMINGGU,
mereka ingin mengurus validasi BISA SEBULAN TERGANTUNG BERAPA NOMINAL
Dari sertifikat mereka, mereka
harus bayar Dan untuk jangka YANG KITA KASIH KEPADA BPN.

Scan QR
FOTO : ENO/PDT selengkapnya
untuk berita

Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin saat mengikuti Rapat dengan BPN di ruang Rapat Hotel Aston Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (20/3/2024).

6 1287/I/IV/2024 • April 2024