Page 22 - BULETIN 1271

BULETIN Parlementaria

Mardani: Fraksi PKS Tolak Revisi
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UU Pilkada, Tidak Efisien dan

Berpotensi Rusak Demokrasi

BALEG adan Legislasi (Baleg) Sejahtera (F-PKS). Pada prinsipnya, masyarakat tinggi sehingga Kepala
DPR RI telah menggelar Mardani menyatakan Fraksi PKS Daerah yang terpilih memiliki
Rapat Pleno hasil Panja DPR RI menyatakan menolak hasil tanggung jawab terhadap publik
Penyusunan RUU penyusunan RUU Pilkada tersebut. yang besar karena keterpilihannya
B tentang Perubahan "Pertama, Fraksi PKS menilai ditentukan oleh mayoritas
Keempat atas UU Nomor 1 Tahun bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, masyarakat,” sambungnya.
2015 tentang Penetapan Peraturan dan Walikota sesuai dengan amanat Fraksi PKS, imbuh Mardani yang
Pemerintah Pengganti UU Nomor Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang juga Anggota Komisi II DPR RI ini,
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Dasar Negara Republik Indonesia menilai perumusan kembali jadwal
Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 1945 merupakan pelaksanaan Pilkada harus dilakukan dengan
Menjadi UU oleh Panja Baleg, Rabu, sistem demokrasi dalam Pemilihan memperhatikan berbagai aspek,
(25/10). Kepala Daerah (Pilkada)," ujar meskipun percepatan jadwal Pilkada
Pada kesempatan itu, Anggota Mardani dalam rilis yang diterima bisa berdampak positif karena
Baleg DPR RI Mardani Ali Sera Parlementaria. mengurangi waktu jabatan Kepala
berkesempatan menyampaikan “Pilkada yang dilaksanakan Daerah yang diisi oleh Penjabat (Pj)
Pandangan Fraksi Partai Keadilan secara langsung ini diharapkan Kepala Daerah.
dapat menjamin tercapainya kualitas Fraksi PKS juga beranggapan
pemerintahan daerah yang berjalan penyusunan RUU Pilkada dilakukan
baik dengan dukungan masyarakat tergesa-gesa, untuk dilakukan
seluas-luasnya. Dalam Pilkada pembahasannya bahkan pada saat
langsung, diharapkan partisipasi masih masa reses. Fraksi PKS menilai
tidak ada urgensi untuk sesegera
mungkin membahas RUU Pilkada ini di
tengah masa reses yang seharusnya
digunakan untuk terjun langsung
melakukan aktivitas di tengah-tengah
masyarakat.
Ketiga, lanjut Mardani, Fraksi PKS
DPR RI juga menilai penyusunan RUU
tentang Perubahan Keempat atas UU
tentang Pilkada ini terkesan sangat
dipaksakan karena RUU Pilkada ini
bukan termasuk daftar RUU Prioritas
Prolegnas Perubahan Tahun 2023
maupun Tahun 2024.
“Hal ini karena Putusan MK yang
berkaitan pengujian UU Pilkada hanya
FOTO: MUN/PDT mengabulkan pengaturan tentang Scan QR
Panwaslu dan syarat Calon Kepala
untuk berita
Daerah dan tidak ada amanat soal
perubahan jadwal Pilkada Tahun 2024 selengkapnya
untuk dipercepat pelaksanaannya,"
Anggota Baleg DPR RI Mardani Ali Sera saat mengikuti Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI, di Senayan, Rabu,
(25/10/2023). pungkasnya. pun/rdn

22 Nomor 1271/I/XI/2023 • November 2023