Page 20 - BULETIN 1271

BULETIN Parlementaria

Beri Kepastian Bagi Honorer,
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Turunan Regulasi UU ASN Perlu

Dikawal

regulasi antar lembaga. Kami ingin
guru memperoleh kelayakan,"
ungkap Dede kepada Parlementaria.
Sebab itu, Politisi Fraksi Partai
Demokrat itu meminta Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenpanRB), Kementerian Agama
(Kemenag), dan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek)
untuk bersinergi demi memastikan
terbentuknya payung hukum yang
komprehensif. Tanpa upaya tersebut,
sebutnya, kepastian status sekaligus
kesejahteraan guru dan tenaga
pendidik honorer tidak akan terjadi.
"Kami ingin semua guru itu
FOTO:DEP/PDT dilindungi oleh negara. Namun
secara regulasi, sejumlah guru
berada di bawah naungan
kementerian yang berbeda. Ada di
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat mengikuti agenda Dialektika Demokrasi
dengan tema 'Implementasi RUU ASN Usai Disahkan DPR' di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa Kemenag dan Kemendikbudristek.
(31/10/2023).
Tidak boleh ada disparitas. Jadi
nanti kami akan minta melalui
Kemendikbudristek untuk dibuatkan
ecara resmi, DPR 'Implementasi RUU ASN Usai PP khusus. Jadi, standar setiap guru
telah mengesahkan Disahkan DPR' di Gedung menjadi 'equal' dan layak," ucapnya.
Rancangan Undang- Nusantara III, Senayan, Jakarta, Menambahkan, Anggota Komisi II
Undang Aparatur Sipil Selasa (31/10). Salah satu yang DPR Mardani Ali Sera akan berupaya
SNegara (RUU ASN) menjadi sorotannya adalah nasib meruntuhkan egosektoral dalam
menjadi Undang-Undang Aparatur guru dan tenaga kependidikan penyusunan rancangan turunan
Sipil Negara (UU ASN) beberapa honorer. regulasi. Oleh karena itu, ia meminta
waktu lalu. Menanggapi itu, Wakil "Kami, Komisi X, melihat Presiden Joko Widodo memantau
Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf pentingnya bagaimana negara setiap tahapan pembahasannya.
Macan Effendi berkomitmen akan membuat sebuah manajerial Sebagai informasi, Pemerintah
mengawal rancangan turunan tentang rekrutmen yang lebih Indonesia melalui MenpanRB
regulasi agar pada implementasinya efektif. Karena komisi kami sedang melakukan pendataan
tidak melahirkan polemik adalah mengurusi pendidikan, dan audit terhadap honorer yang Scan QR
untuk berita
berkepanjangan. kami berharap pemerintah lebih ada di seluruh daerah. Saat ini, selengkapnya
Pernyataan ini disampaikannya cermat menyelesaikan peraturan para honorer diupayakan untuk
usai mengikuti agenda Dialektika pemerintah (dari UU ASN) dengan didaftarkan di pangkalan data BKN.
Demokrasi dengan tema saling melakukan sinkronisasi ts/rdn

20 Nomor 1271/I/XI/2023 • November 2023