Page 15 - BULETIN 1271
P. 15
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KPU Wajib Konsultasi ke DPR
Terkait Perubahan Apapun pada
PKPU
akil Ketua
SE itu berlaku di internal. supaya
setiap pembuatan PKPU, revisi
Komisi itu pasal 75 ayat 4 disebutkan keluar-keluar dari KPU. Setahu saya
II DPR dan sejenisnya itu harus dan masyarakat yang peduli terhadap
Junimart wajib berkonsultasi dengan DPR," pemilu tidak bingung," imbuhnya.
W Girsang ungkap Junimart dalam rapat Politisi Fraksi PDI-Perjuangan
mempertanyakan dasar KPU dengar pendapat Komisi II DPR ini memprotes langkah KPU yang
mengirim surat ke partai politik bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan menyurati parpol agar mengikuti
untuk mengikuti putusan Kemendagri, Senayan, Jakarta, putusan MK terkait syarat usia
Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa malam (31/10). capres-cawapres. Menurutnya,
terkait syarat capres-cawapres. Sebagai informasi, KPU RI KPU telah kebablasan atas hal ini.
Junimart menilai KPU wajib menerbitkan surat tindak lanjut "Kalau KPU berbicara tentang
berkonsultasi kepada DPR soal dari putusan Mahkamah Konstitusi putusan MK itu, dan meminta
langkah apapun terkait PKPU. (MK) terkait gugatan Nomor 90/ kepada para Ketum parpol untuk
"Apa dasarnya KPU membuat PUU-XXI/2023 soal batas usia tunduk, KPU ini kebablasan. Urusan
surat edaran kepada para Ketum capres-cawapres. Surat tindak apa ketum parpol dengan putusan
parpol? Dimana diaturnya? lanjut itu terbit 17 Oktober 2023 MK yang didasarkan pada SE dari
Karena yang kita pahami, dan diteken oleh Ketua KPU KPU? Biar KPU nanti belajar ke
bahwa dalam UU Nomor 7 Hasyim Asy'ari. Surat ini ditujukan depan, biar suratnya itu bermaruah.
ke seluruh parpol peserta Pemilu Kita sebagai mitra tentu harus
2024. mengoreksi untuk lebih baik ke
"Kekuatan surat edaran depan," ujar dia.
itu apa? Semenjak apa KPU Junimart kemudian
mengeluarkan surat edaran menyinggung MKMK yang
memproses kode etik majelis
hakim MK pasca putusan
MK ini. Dia mempertanyakan
apakah seiring pemeriksaan
kode etik itu revisi PKPU tetap
dapat dipertanggungjawabkan
keabsahannya sebagai aturan
syarat capres dan cawapres.
"Kalau hari ini KPU mau
menyelaraskan putusan MK 90
itu, dengan PKPU yang terbaru,
apakah KPU pernah memikirkan
setelah nanti revisi penyesuaian ini
akan ada revisi lagi? Maksud saya
supaya KPU itu punya sikap juga.
FOTO:MRI/PDT besok mungkin ada lagi masalah
Scan QR Kita tau sekarang ada MKMK. Kita
untuk berita
selengkapnya tahu sekarang KPU digugat. Entah
hukum baru," kata Junimart.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama KPU,
Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa malam (31/10/2023). we/aha
Nomor 1271/I/XI/2023 • November 2023 15
