Page 12 - BULETIN 1271
P. 12
BULETIN Parlementaria
Nurul Minta Pemerintah
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Siapkan Lapisan Keamanan
untuk Integrasi NIK-NPWP
nggota Komisi
"Meskipun integrasi ini dapat
tenggat waktu dua tahun sejak
I DPR RI Nurul memberikan manfaat yang dijalankan tanpa menunggu
Arifin meminta signifikan dalam meningkatkan disahkan,” sebut Nurul.
Pemerintah pelayanan publik, penting untuk Berdasarkan catatan Badan
A menyiapkan memastikan bahwa transisi ini Siber dan Sandi Negara (BSSN),
berbagai lapisan keamanan dari dilakukan dengan lancar dan sebanyak 311 kasus kebocoran
program integrasi Nomor Induk efisien," kata Nurul Arifin dalam rilis data terjadi di Indonesia pada
Kependudukan (NIK) dengan yang diterima tim Parlementaria, 2022. Jumlah itu meliputi 283
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selasa (31/10). insiden dugaan kebocoran data
Nurul menyebut Pemerintah Demi menjaga keamanan dan 28 laporan notifikasi proaktif
harus memiliki sistem yang aman data pribadi, Nurul pun berharap dark web. Dari jumlah tersebut,
dan akurat dalam pelaksanaan Pemerintah segera membentuk sebanyak 248 pemangku
program ini agar dapat dirasakan Komisi Perlindungan Data Pribadi. kepentingan (stakeholders)
manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat terdampak oleh dugaan
Undang-Undang No 27 Tahun kebocoran data sepanjang tahun
2022 tentang Perlindungan Data lalu.
Pribadi (UU PDP). Di sisi lain, integrasi NIK-
“Dengan pembentukan NPWP diharapkan juga dapat
lembaga atau otoritas tersebut, memaksimalkan pelayanan
proses penegakan hukum serta publik dan bantuan sosial.
pemberian sanksi bisa segera Nurul mendorong agar integrasi
dioptimalkan. Termasuk juga NIK-NPWP dimanfaatkan untuk
dengan perlunya pembentukan optimalisasi pendistribusian
aturan turunan dari UU PDP bantuan sosial sehingga bansos
sehingga UU ini bisa segera kepada rakyat dapat efektif dan
tepat sasaran.
Anggota Komisi I DPR RI "Integrasi NIK dan NPWP
Nurul Arifin. memungkinkan Pemerintah untuk
memiliki akses ke data yang
lebih valid tentang populasi. Hal
ini memungkinkan identifikasi
yang lebih tepat terkait dengan
kelompok masyarakat yang
memenuhi syarat untuk menerima
bantuan sosial," ujarnya.
Lebih lanjut, Nurul menilai
integrasi NIK-NPWP akan
membantu mengurangi potensi
penerima manfaat mendapatkan Scan QR
untuk berita
bantuan ganda. Dengan sistem selengkapnya
FOTO:RSB/PDT yang terintegrasi, data seseorang
akan lebih konsisten dan tidak
hal/aha
terjadi duplikasi.
12 Nomor 1271/I/XI/2023 • November 2023
