Page 14 - BULETIN 1271
P. 14

BULETIN            Parlementaria


            Agung Widyantoro: Bencana
    KOMISI II  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Kelaparan di Papua,





            Kemanakah Dana Otsus?






                        nggota Komisi II DPR
                                                                            dari pemerintah untuk lebih
                        RI Agung Widyantoro   buat teman-teman Pemerintah   dana otsus, keinginan yang kuat
                                            Daerah (Papua) untuk komitmen
                        menyampaikan rasa   bagaimana menjabarkan APBN      memaksimalkan peran dari sisi
                        prihatin terhadap    utamanya dana otsus, dana otsus   politik, dan juga memaksimalkan
            A adanya 23 warga               harus berpihak pada orang asli   penggunaan anggaran untuk
            di Distrik Amuma, Yahukimo,     Papua," tegasnya saat ditemui   orang asli Papua, utamanya terkait
            Provinsi Papua Pegunungan yang   Parlementaria, di Gedung       dengan tiga kebutuhan dasar,
            dilaporkan meninggal dunia akibat   Nusantara II, DPR RI, Senayan,   yaitu kesehatan, pendidikan dan
            kelaparan. Diketahui, Pemerintah   Jakarta, Selasa (31/10).     kesejahteraan.
            Daerah Yahukimo telah menetapkan    Agung menambahkan, selama       Untuk itu, pemda maupun
            status tanggap darurat bencana di   ini pemerintah sudah dengan bijak   pemprov diharapkan lebih responsif
            wilayahnya sejak 21 Oktober hingga 1   hadir untuk Papua melalui UU   memaksimalkan peran politik
            November 2023.                  Otsus Papua yang dalam revisinya   anggaran yang dimiliki. "Kalau
                "Saya rasa ini suatu keprihatinan   mengandung beberapa pokok   dengan perangkat normatif dan
            besar dan ini adalah catatan keras   pikiran. Yakni tentang peningkatan   juga kebijakan politik anggaran
                                                                            sudah kita luncurkan. Saya berharap
                                                                            pemangku kebijakan di Pemerintah
                                                                            Daerah Papua baik itu provinsi
                                                                            maupun kabupaten/kota harus
                                                                            lebih responsif. Ini tanggung jawab
                                                                            pemerintah daerah bagaimana
                                                                            caranya memaksimalkan peran
                                                                            politik anggaran," lanjutnya.
                                                                                Anggaran APBN melalui dana
                                                                            otsus sendiri, menurut Politisi Fraksi
                                                                            Golkar ini, berpegang pada prinsip
                                                                            tertib aturan, tertib administrasi
                                                                            keuangan, tertib implementasi
                                                                            untuk kebutuhan dan kesejahteraan
                                                                            utamanya kesehatan. Sehingga
                                                                            tragedi serupa diharapkan tidak
                                                                            terulang lagi di Papua.
                                                                                "Saya kira itu, dan tragedi
                                                                            ini tidak boleh terulang apalagi
                                                                            pemerintah pusat sudah
                                                                            memberikan regulasi baru.
                                                                            Membentuk daerah otonomi baru di
                                                                            empat provinsi baru. Harapan kami
                                                                            dengan regulasi baru ini mampu
                                                                           FOTO:RSB/PDT  memberikan daya ungkit ekonomi,   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
                                                                                                           selengkapnya
                                                                            kesejahteraan dan juga kesehatan
                                                                            yang lebih bagus lagi," tuturnya.
            Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro saat ditemui Parlementaria, di Gedung Nusantara II, DPR RI,
            Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).                              ail,bia/rdn

            14  Nomor 1271/I/XI/2023  • November 2023
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19