Page 79 - MAJALAH 196 update
P. 79

POJOK PARLE




                   Komisi VIII Panjatkan                                         Yandri Susanto yang mengambilalih

                                                                                 untuk memimpin doa. “Karena ada
                      Doa Bagi Korban                                            kebijakan Pak Menteri kalau di
                                                                                 internal Kementerian Agama dikasih
                                                                                 kesempatan masing-masing (membaca
                           Bencana NTT                                           doa). Supaya tidak dikasih kesempatan
                                                                                 masing-masing, saya saja yang
                                                                                 memimpin (doa),” seloroh Yandri.
                                                                                   Dalam kesempatan berbeda
              Buntut pernyataan kontroversi Menteri Agama (Menag) Yaqut          Yandri menyatakan bahwa prosedur
              Cholil Qoumas dalam Rakernas Kemenag beberapa waktu yang           pembacaan doa yang dilakukan
                                                                                 selama ini sudah sangat toleran. Hal itu
              meminta agar doa dari seluruh agama dibacakan dan bukan            dikatakannya menanggapi usulan yang
              hanya doa agama Islam, juga sampai ke Senayan.                     pernah dilontarkan Menag Yaqut dalam
                                                                                 agenda Rapat Kerja Nasional Kemenag.
                                                                                   “Selama ini sudah bagus berdoa
                                                                                 sesuai dengan agama dan kepercayaan
                       ada kesempatan Rapat    di sisi-Nya. Mohon Pak Menteri    masing-masing. Ini untuk menghormati
                       Kerja Komisi VIII DPR RI   memimpin doa, jadi kita merasa adem   semua pemeluk agama yang ada di
                       dengan Menteri Agama,   bahwa NTT negara harus hadir,” ujar   Indonesia dan sudah berjalan bagus.
                       Anggota DPR RI Fraksi   Ina Ammania.                      Biasanya yang memimpin doa akan
             P PDI-Perjuangan Ina                Bukannya menyanggupi permintaan   menyampaikan ini kepada seluruh
              Ammania meminta Menag untuk      tersebut, Menag justru menolak    audiens,” ujar Yandri.
              memimpin doa bagi masyarakat     memimpin doa. Yaqut berdalih        Ia meyakini para peserta kegiatan
              NTT yang terkena musibah, namun   bahwa dirinya selaku Menteri Agama   juga bisa menyesuaikan. Dikatakannya,
              Menag menolaknya.                tidak mewakili satu agama tertentu   kalau permintaan Menag akan
                "Alangkah baiknya kita berdoa,   saja. “Jadi kalau Menteri Agama   direalisasikan pada setiap acara maka
              untuk saudara-saudara kita, ya kita   yang diminta baca, saya akan minta   perlu dipikirkan juga bagaimana
              turut bela sungkawa pada masyarakat   semua Dirjen Bimas yang membaca,   pengaturan teknisnya.
              yang ada di NTT, kebetulan yang   karena ini Kementerian Agama bukan   “Prosedur selama ini sudah bagus.
              ada di depan kita ini adalah ahli   Kementerian Agama Islam,” tuturnya.  Kalau yang pimpin doa dalam suatu
              agama, jadi semoga keluarga yang   Menyikapi penolakan Menag,      acara orang Kristen akan memimpin
              ditinggalkan meninggal diterima   akhirnya Ketua Komisi VIII DPR RI   doa secara Kristen dan begitu juga
                                                                                 kalau Hindu yang pimpin pasti secara
                                                                                 Hindu, dan peserta atau audiens
                                                                                 menyesuaikan dengan agamanya
                                                                                 masing-masing. Ini sudah kebiasaan
                                                                                 yang sangat toleran,” ucap politisi
                                                                                 Fraksi PAN itu.
                                                                                   Seperti diberitakan, Menteri Agama
                                                                                 Yaqut ingin semua agama yang diakui
                                                                                 di Indonesia mendapatkan kesempatan
                                                                                 yang sama untuk memberikan doa. Ia
                                                                                 juga mengingatkan bahwa Kementerian
                                                                                 Agama bukanlah ormas Islam.
                                                                                   Pernyataan Menag itupun akhirnya
                                                                                 menuai kontroversi, hingga dirinya pun
                                                                                 harus mengklarifikasi atas ucapannya.
                                                                                 Yaqut menyatakan, hal Itu hanya bersifat
                                                                                 internal di lingkungan Kemenag dan
                                                                                 hanya untuk kegiatan berskala besar
                                                                                 seperti Munas (musyawarah nasional).
                                                                                 l dep/es
              Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI. Foto: Oji/nvl


                                                                           TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     79
                                                                          TH. 2021      EDISI 196      PARLEMENTARIA                        79
   74   75   76   77   78   79   80