Page 55 - MAJALAH 199

SOR O TAN

Covid-19. Untuk dokter spesialis untuk para nakes,” seru politisi PDI
mendapat insentif Rp15 juta per bulan. KOMISI IX MENDESAK Perjuangan itu.
Peserta Program Pendidikan Dokter Menyoal kembali insentif para nakes,
Spesialis (PPDS) mendapat Rp12,5 juta KEMENKES, anggarannya merupakan kolaborasi
per bulan. Dokter umum dan dokter KEMENTERIAN antara pemerintah pusat dan daerah.
gigi masing-masing Rp10 juta per bulan. Pemda harus memprioritaskan anggaran
Perawat dan bidan Rp7,5 juta per bulan. KEUANGAN, DAN insentif nakes ini. Kondisi fiskal pusat
Sedangkan nakes lainnya Rp5 juta per KEMENTERIAN DALAM dan daerah harus terus dikomunikasikan,
bulan. tambah Rahmad. Bila ada penundaan
Politisi PDI Perjuangan itu NEGERI MEMASTIKAN boleh saja untuk alasan teknis, asalkan
menyampaikan, ada begitu banyak SELURUH PEMDA tidak ada pengurangan jatah insentif
permasalahan teknis administratif yang telah ditetapkan.
yang menyebabkan keterlambatan SEGERA MENYAMPAIKAN Pada rapat kerja dengan Komisi IX
pencairan insentif nakes, baik di HAK PARA NAKES DPR RI Juli lalu, Menteri Kesehatan
pusat maupun daerah. Khusus nakes memaparkan pembayaran insentif pada
daerah, permasalahannya juga terkait SEBAGAI FRONTLINERS 2021. Provinsi Kalimantan Utara realisasi
kemampuan keuangan daerah. PENANGANAN COVID-19 pembayaran insentifnya paling tinggi
Pemda, kata Elva, hanya hingga awal Juli lalu, yaitu 19,2 persen.
menganggarkan insentif untuk Disusul kemuduan Sulawesi Utara dan
tahun 2021. Tahun 2020 sendiri Jawa Barat, masing-masing 18,1 persen
masih menunggak. Kementerian dan 16,3 persen. Sementara untuk tahun
Kesehatan (Kemenkes) harus memberi siang dan malam, hingga sebagian 2020, Provinsi DKI Jakarta dan Jawa
pendampingan soal insentif ini. Elva mereka terpapar virus corona dan Tengah menempati urutan pertama
memastikan semua daerah telah meninggal dunia. Dengan kondisi rumah yang telah melakukan pembayaran
mengalokasikan dana insentif untuk para sakit yang penuh, peluang terpapar insentif hingga 96 persen. Disusul Bali,
nakesnya. sangat tinggi. Apalagi, kondisi fisik yang Gorontalo, dan DIY, masing-masing 94
“Dari data yang disampaikan oleh melelahkan. Disiplin masyarakat persen, 93 persen, dan 91
Kemenkes tidak ada satupun daerah menjaga protokol kesehatan persen. lmh/es
yang tidak mengalokasikan anggarannya tentu sangat membantu kerja
untuk insentif nakes. Hanya ada variasi para nakes yang berada
kecepatan dan besaran insentif nakes di garis depan dalam
daerah saja yang berbeda-beda. Komisi memerangi wabah ini.
IX mendesak Kemenkes, Kementerian “Menjaga protokol
Keuangan, dan Kementerian Dalam kesehatan berarti juga
Negeri memastikan seluruh Pemda menyelamatkan para
segera menyampaikan hak para nakes. Kalau Covid
nakes sebagai frontliners penanganan terkendali, nakes pun
Covid-19,” tutup Elva. tidak kewalahan lagi.
Parlementaria juga mewawancarai Butuh solidaritas kita
Anggota Komisi IX lainnya, Rahmad
Handoyo lewat jaringan Whatsapp, Juli
lalu. Ia menjelaskan, secara keseluruhan
insentif para nakes memang belum Anggota Komisi IX DPR RI
diberikan. Semuanya masih proses Elva Hartati. Foto: Mentari/Man
verifikasi data oleh Pemda untuk
kemudian difinalisasi pembayarannya.
“Harus diakui banyak insentif yang belum
diselesaikan tepat waktu. Anggaran
negara tidak cukup dengan klaim yang
ada. Itulah situasi yang terjadi hari ini,”
ujar Rahmad.
Rahmad mengapresiasi kerja luar
biasa para nakes yang tak kenal lelah

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 55
TH. 2021 EDISI 199 PARLEMENTARIA 55