Page 52 - MAJALAH 199

KUNKER

Pansus DPR Serap Masukan

RUU Landas Kontinen

Wilayah perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum tanggung jawab ganti rugi apabila
Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau UNCLOS 1982 terjadi pencemaran.
terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu laut teritorial, zona ekonomi Hasanuddin memastikan, Tim
eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Pansus DPR RI telah siap bekerja sama
dengan pemerintah untuk menggolkan
pembahasan RUU ini, namun
dibutuhkan masukan serta data yang
valid dan akurat dari daerah.
“Materi RUU ini mencakup 11
bab dan 50 pasal, tidak terlalu
banyak tetapi nilai strategisnya
sangat banyak, yang pertama akan
mendapatkan kejelasan batas landas
kontinen terutama kita melaksanakan
perundingan-perundingan masalah
BOB dan itu akan menjadi perhatian
kita semua karena Sulawesi Utara
berbatasan dengan wilayah negara
asing terutama negara Filipina,”
ujarnya.
Menurutnya, ada empat urgensi
dalam RUU ini, yaitu memperkuat
dasar hukum Republik Indonesia dan
melakukan klaim atas Landas Kontinen
diatas 200 mil laut serta memperkuat
Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus Landas Kontinen DPR RI TB. Hasanuddin . Foto: Aisyah/jk
dasar hukum bagi pelaksanaan hak
berdaulat Negara Republik Indonesia
erdasarkan UNCLOS 1982 diperbaharuinya perlu masukan- untuk melaksanakan eksplorasi atau
tersebut Indonesia dapat masukan (dari pemerintah daerah eksploitasi sumber daya alam di Landas
menetapkan wilayah dan stakeholder),” kata Ketua Tim Kontinen. Selain itu juga memperkuat
landas kontinen Indonesia. Kunjungan Kerja Pansus Landas dasar hukum untuk perundingan
B Penetapan tersebut Kontinen DPR RI TB. Hasanuddin saat terutama perbatasan-perbatasan batas
dimaksudkan untuk mengamankan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Landas Kontinen dan kepastian hukum
kepentingan nasional Indonesia di laut, Utara beserta jajaran di Manado, bagi pelaksanaan penegakan hukum di
terutama berkaitan dengan pengelolaan Sulawesi Utara, Juni lalu. Landas Kontinen.
sumber daya alam, baik hayati maupun Politisi PDI-Perjuangan ini Di kesempatan yang sama,
nonhayati. menambahkan, bahwa Rancangan Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari
“Provinsi Sulawesi Utara itu Undang-Undang (RUU) Landas mengungkapkan bahwa DPR RI
berbatasan dengan negara lain, Kontinen ini merupakan inisiatif menyambut baik Undang-Undang yang
termasuk pulau-pulau terluar yg dari pemerintah, yaitu Kementerian menjadi inisiatif dari pemerintah dari
memang harus mendapatkan Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia tahun 2017 terkait masalah keamanan
perlindungan secara hukum. Undang- mengatakan bahwa undang-undang ini dan kedaulatan negara serta eksplorasi
Undang Nomor 1 Tahun 1973 itu sudah bertujuan untuk menunjukkan dimana kekayaan alam Indonesia yang akan
tua dan kemudian ada UNCLOS dasar hal berdaulat dan kewenangan digunakan semaksimal mungkin untuk
1982 perlu diperbaharui, dengan tertentu di daerah kontinen serta untuk masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

52 52 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 199 TH. 2021