Page 47 - MAJALAH 199
P. 47

KUNKER











































              Tim Kunspek Komisi X DPR RI foto bersama usai pertemuan dengan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor Jawa Barat. Foto: Azka/MAN


              nyata nantinya,” tandas Legislator   MASIH BANYAK KEKURANGAN       disimpulkan memang apa yang
              daerah pemilihan Jawa Tengah IV itu.  Sementara itu, dalam kunjungan Tim   kami khawatirkan untuk mendukung
                Sebagaimana diketahui, ada empat   Kunspek Komisi X DPR RI lainnya secara   program Pak Presiden mengenai SDM
              program Kampus Merdeka yang      terpisah ke Institut Pertanian Bogor   Unggul dalam kaitan Merdeka Belajar
              didukung Lembaga Pengelola Dana   (IPB), Jumat (18/6/2021), Anggota Komisi   dan Kampus Merdeka, nampaknya
              Pendidikan (LPDP) di tahun 2021,   X DPR RI Ferdiansyah menilai program   masih banyak kekurangan. Oleh karena
              yaitu Kampus Mengajar, Magang    pemerintah berupa Merdeka Belajar   itu, guna mendorong atau mendukung
              dan Studi Independen Bersertifikat   termasuk Kampus Merdeka masih   program Pak Jokowi tersebut ada
              (microcredentials), Indonesian   memiliki banyak kekurangan. Mulai dari   beberapa hal yang memang harus
              International Student Mobility Awards   konsep tulisan atau kajian akademis   dilakukan,” ujar Ferdi.
              (IISMA), serta Pertukaran Mahasiswa   sampai dasar hukumnya belum    Seperti diketahui, konsep Merdeka
              Merdeka. Program ini akan dimulai   tersampaikan secara komprehensif oleh   Belajar ditujukan bagi pendidikan
              pada bulan Agustus/September 2021.  Kemendikbudristek kepada DPR.  dasar dan menengah. Ada empat
                “DPR turun lapangan berdialog    Pada awal program ini diberlakukan   poin penting dalam konsep ini, yaitu
              dengan para akademisi PTN/PTS,   Desember 2019, sebut Ferdi, pihaknya   ujian sekolah berstandar nasional
              Asosiasi PTN/PTS, perwakilan     belum menerima dasar hukumnya.    (USBN), ujian nasional (UN), rencana
              BEM, juga perwakilan mahasiswa   Dasar hukum baru muncul setelah   pelaksanaan pembelajaran (RPP),
              penerima beasiswa. Sehingga terjadi   program ini berjalan setahun. Dasar   dan zonasi penerimaan peserta
              komunikasi dua arah melibatkan   hukum yang dimaksud adalah Peraturan   didik baru (PPDB). Sementara
              pihak DIKTI dengan para pemangku   Mendikbud (Permendikbud) Nomor 22   dalam konsep Kampus Merdeka
              kepentingan di lapangan terkait   Tahun 2020 tentang Rencana Strategis   juga meliputi empat hal berupa,
              masalahnya dan menghasilkan      Kemendikbud Tahun 2020-2024. Dalam   pembukaan program studi baru,
              koreksi yang bersifat memperbaiki   Permendikbud itu dituangkan soal   sistem akreditasi perguruan
              dan membangun terkait Program    Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.  tinggi, perguruan tinggi negeri
              Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,”   “Setelah kita cermati dari berbagai   berbadan hukum, dan hak belajar
              pungkas Agustina.                masukan pada diskusi di IPB, dapat   tiga semester di luar program studi.
                                                                                 lpun,oji,azk/es


                                                                          TH. 2021      EDISI 199      PARLEMENTARIA        47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52