Page 48 - MAJALAH 199

KUNKER

Baleg Serap Aspirasi

RUU Pembentukan

Pengadilan Tinggi Agama

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap aspirasi ke beberapa akan disiapkan oleh Pemprov Kaltara.
daerah untuk mendukung rencana DPR RI yang akan membangun “Menurut Pemprov, lokasi ideal berada
Pengadilan Tinggi Agama melalui RUU tentang Pembentukan di Ibu Kota Tanjung Selor. Pembangunan
Pengadilan Tinggi Agama (PTA). dari APBN, namun boleh juga sebagian
dana dari Pemprov. Tapi, prinsipnya PTA
adalah institusi vertikal. Ke depannya,
tahap pertama adalah pembentukan
UU PTA diselesaikan dengan target
maksimal akhir tahun 2021,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi
Kaltara Suriansyah menyampaikan,
besar harapan dari Pemprov Kaltara
agar lokasi pembangunan PTA dapat
terealisasi di Tanjung Selor sebagai
Ibu Kota Provinsi Kaltara. Sekaligus,
tutur Sekda, juga sebagai pondasi
dalam memudahkan koordinasi antara
Pemprov yaitu Gubernur dan DPRD
Provinsi dengan Baleg DPR RI.

AKOMODIR KEBUTUHAN
MASYARAKAT PAPUA BARAT
Di Papua Barat, Tim Kunjungan
Kerja Baleg DPR RI dipimpin Anggota
Baleg Sturman Panjaitan melakukan
pertemuan dengan jajaran Pemda
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam saat memimpin pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara. Foto: Puntho/Man Provinsi Papua Barat dan Pengadilan
Agama Se-Provinsi Papua Barat dalam
rangka Penyusunan RUU Pembentukan
akil Ketua Badan menyita biaya tinggi. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua
Legislasi (Baleg) DPR Pemaparan tersebut ditekankan Barat.
RI Ibnu Multazam Ibnu usai memimpin pertemuan Tim Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan
menegaskan Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan ini masyarakat Provinsi Papua Barat
W urgensi pentingnya Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara saat ini bila ingin memperoleh keadilan
pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Suriansyah, Ketua DPRD Provinsi Kaltara hukum pada peradilan banding harus
(PTA) di Provinsi Kalimantan Utara Norhayati Andris, Ketua PTA Kalimantan lintas provinsi yaitu ke Pengadilan Tinggi
adalah untuk memberikan pelayanan Timur, Wali Kota Tarakan, Kapolda Agama Jayapura. Hal ini tentu cukup
peradilan yang efektif dan efisien. Kaltara, Badan Peradilan Kaltara dan menyulitkan bagi masyarakat, sementara
Mengingat, selama ini masyarakat perwakilan organisasi keagamaan, di di sisi lain juga menjadi masalah
Kaltara untuk mendapatkan pelayanan Tarakan, Kaltara baru-baru ini. jarak rentang kendali pembinaan dan
PTA harus terlebih dahulu ke PTA Politisi Fraksi PKB itu menyatakan, pengawasan bagi Pengadilan Tinggi
Samarinda, di Kalimantan Timur yang persiapan aparatur SDM dan lokasi PTA Agama Jayapura.

48 48 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 199 TH. 2021