Page 49 - MAJALAH 199

KUNKER

“Pembentukan Pengadilan
Tinggi Agama ini untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan hukum bagi
masyarakat pencari keadilan dan
untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pembinaan dan pengawasan
oleh peradilan tinggi kepada lembaga
peradilan di bawahnya,” tandasnya.
Dari hasil tinjauan lapangan Tim
Kunker Baleg kondisi Pengadilan Agama
Sorong saat ini masih belum layak dari
sisi luas ruangan dan berbagai fasilitas
pendukung lainnya. Ruang sidangnya
terlalu sempit untuk ukuran masyarakat
Papua yang memiliki budaya berkumpul
bersama ketika ada kasus-kasus di
pengadilan.
Sturman menyarankan agar dipikirkan
Tim Kunker Baleg DPR RI meninjau Pengadilan Agama Sorong, Papua Barat. Foto: Oji/Man
dari sekarang proporsional luas
ruangan PTA nantinya agar mampu
mengakomodasi kebutuhan masyarakat hal ini menyebabkan pelaksanan Pengadilan Tinggi Agama, untuk lebih
Papua Barat. pengawasan dan pembinaan kurang meningkatkan pelayanan hukum bagi
optimal. masyarakat pencari keadilan di wilayah
SOSIALISASI RUU PEMBENTUKAN “Perlu dibentuk pengadilan tinggi Bali serta mewujudkan tata peradilan
PTA DI BALI di tiap provinsi yang belum memiliki, yang sederhana, cepat dan biaya ringan
Anggota Baleg DPR RI Sodik sehingga lebih dekat dengan lembaga yang terjangkau oleh semua lapisan
Mudjahid saat memimpin pertemuan pengadilan yang dibina dan diawasi. masyarakat, sudah saatnya membentuk
Tim Kunjungan Kerja Baleg dengan Salah satunya di Bali yang masih PTA Bali di wilayah Bali,” katanya.
jajaran Pemerintah Provinsi di Rumah menyatu di Pengadilan Tinggi Agama “Meskipun dengan berdirinya PTA Bali
Jabatan Gubernur Bali, menyampaikan Mataram,” kata Politisi Fraksi Gerindra akan mengurangi yurisdiksi Pengadilan
pembentukan Pengadilan Tinggi Agama ini. Tinggi Agama Mataram, namun demi
dilakukan karena adanya pemekaran Gubernur Bali I Wayan Koster terwujudkan prinsip sederhana, cepat
beberapa provinsi. menyambut baik atas penyusunan dan biaya ringan dalam penegakan
Daerah hukum suatu pengadilan RUU 5 PTA di wilayah Indonesia, hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama
tinggi yang tadinya dalam satu provinsi termasuk PTA Bali. “Karena sampai mendukung penuh atas pendirian PTA
sudah terpecah menjadi dua provinsi, saat ini Provinsi Bali belum memiliki Bali,” pungkasnya. loji,ria,pun/es

Tim Kunker Baleg DPR RI foto bersama dengan Gubernur Bali I Wayan Koster. Foto: Ria/Man

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 49
TH. 2021 EDISI 199 PARLEMENTARIA 49