Page 8 - BULETIN 1257

BULETIN Parlementaria

I Made Urip: Jaga Alam, Bali
KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perlu Perluas Area Tutupan

Hutan

Dijelaskan Made, tutupan hutan
etiap wilayah perlu
memperluas area di Bali saat ini baru mencapai
tutupan hutannya 24 persen. Hal itu menurutnya
lebih dari 30 persen PEMERINTAH merupakan tantangan yang perlu
S untuk menurunkan PERLU TERUS segera dicarikan solusi. Salah satu
potensi kerusakan lingkungan MENSOSIALISASIKAN upaya memperluas area tutupan
dan bencana hidrometeorologi. PEMAHAMANNYA hutannya lebih dari 30 persen untuk
Tutupan hutan yang masih ada menurunkan potensi kerusakan
harus dijaga agar tidak dikonversi. TENTANG PERLUNYA lingkungan dan bencana, lanjut
Hal itu diungkapkan Anggota MENJAGA Made, dengan mengajak masyarakat
Komisi IV DPR RI I Made Urip usai LINGKUNGAN DAN untuk ikut serta menanam pohon
melakukan pertemuan Tim Komisi EKOSISTEM HUTAN. dan melakukan restorasi ekosistem.
VI dengan pemerintah provinsi KEMUDIAN BERIKAN Masyarakat di Bali, lanjut
Bali dan jajarannya, dalam rangka BIBIT UNTUK MEREKA Legislator Fraksi PDI perjuangan
Kunjungan Kerja Reses di Kantor itu, sebenarnya sangat
Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, (MASYARAKAT) mengimplementasikan ajaran Tri
Senin (17/7). TANAM. Hita Karana dalam kehidupan.
“Pemerintah perlu terus
mensosialisasikan pemahamannya
tentang perlunya menjaga
lingkungan dan ekosistem hutan.
Kemudian berikan bibit untuk
mereka (masyarakat) tanam,”
katanya.
Selain itu, Legislator Fraksi PDI
perjuangan itu juga memandang
bahwa sinergi dan koordinasi lintas
sektor terus ditingkatkan agar upaya
tata kelola hutan yang berkelanjutan
dapat terwujud. “Sinergitas antara
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah perlu dijaga,” tegasnya.
Aturan untuk menetapkan dan
mempertahankan luas kawasan
hutan minimal 30 persen dari luas
DAS sebelumnya tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan. Namun,
ketentuan ini dihapus dalam UU
FOTO: RIA/PDT Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Scan QR
untuk berita
selengkapnya
Kerja maupun Peraturan Pemerintah
Pengganti UU (Perppu) Cipta Kerja.
Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip saat mengikuti pertemuan Tim Komisi VI dengan pemerintah provinsi Bali
dan jajarannya di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, Senin (17/7/2023). ria/rdn

8 Nomor 1257/V/VII/2023 • Juli 2023