Page 9 - BULETIN 1257

KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Batas Wilayah Luar Indonesia

Harus Berdaulat

nggota Tim Pengawas
konvensional meski ada polri
wilayah perbatasan kita mestinya
(Timwas) Pengelolaan
dan TNI. Sebab jika bicara soal
intervensi kebijakan itu pada
Wilayah Batas Luar
DPR RI RI Yohanis
hajat hidup mayoritas masyarakat
dilihat dalam bentuk selain fisik,
salah satunya yakni kemiskinan.
di perbatasan," jelas Politisi Fraksi
A Fransiskus Lema prosperity, ancaman dapat sektor-sektor yang terkait dengan
menilai Inpres pengelolaan batas “Maka Inpres ini memberi judul PDI-Perjuangan ini.
wilayah negara dan kawasan percepatan pembangunan Maka dari itu, dirinya
perbatasan memberi penegasan ekonomi,” terangnya. menyetujui apabila pendekatan
pada negara untuk hadir sampai Ia pun menilai, bahwa dalam pengelolaan masyarakat
di wilayah pelosok perbatasan. penjelasan pemerintah selama di batas luar Indonesia bersifat
Sehingga menurutnya, wilayah batas ini berdasarkan pemaparan bottom up. Terlebih, menurutnya
terluar ini harus berdaulat. sebelumnya terkesan sangat memang setiap perbatasan punya
“Kita harus bisa pastikan bahwa state centric karena belum persoalannya masing-masing
yang namanya beranda depan terlihatnya keberpihakan dan sehingga pendekatannya juga
ini tidak boleh kumuh, jorok dan pendekatan yang lebih ke arah kontekstual. “Betul pembangunan
kotor dan tidak boleh miskin maka society centric yang berfokus pada manusia pasti dasarnya
ketika kita bicara soal kedaulatan pemberdayaan serta pelibatan kesehatan Pak Menteri Kesehatan.
atau sovereignity,” ungkap Yohanis masyarakat dalam menggerakkan pendidikan yes tetapi ekonomi
dalam Rapat Konsultasi Pimpinan ekonomi. mereka ini harus juga bisa kita
DPR RI dengan Pemerintah dengan “Saya kasih contoh soal gerakkan,” pungkas politisi asal
agenda Evaluasi dan Pelaksanaan NTT misalnya NTT itu Angka NTT ini. hal/aha
Pengelolaan Batas Wilayah Negara kemiskinan di atas 20% dan
dan Kawasan Perbatasan Tahun masyarakat di wilayah perbatasan
2023-2024 di Senayan, Jakarta, Senin itu itu rata-rata miskin semua.
(10/7). profesi mereka yang utama
Lebih lanjut ia menilai bahwa adalah petani peternak dan
indonesia tidak bisa semata mata nelayan. kalau kita mau memberi
berpatokan pada keamanan harkat dan martabat kepada

KITA HARUS BISA
PASTIKAN BAHWA
YANG NAMANYA
BERANDA DEPAN
INI TIDAK BOLEH
KUMUH, JOROK DAN
KOTOR DAN TIDAK
BOLEH MISKIN
untuk berita MAKA KETIKA
Scan QR
selengkapnya FOTO : MRI/PDT
KITA BICARA SOAL
KEDAULATAN ATAU
SOVEREIGNITY. Anggota Tim Pengawas Pengelolaan Wilayah Batas Luar DPR RI RI Yohanis Fransiskus Lema saat mengikuti
Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah di Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Nomor 1257/V/VII/2023 • Juli 2023 9