Page 5 - BULETIN 1282
P. 5
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KPU Harus Selesaikan
Kegaduhan Akibat Polemik
Sirekap
nggota Komisi II DPR
RI Aminurokhman Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU. Apalagi, tambah Amin, sapaan
dengan KPU saya sudah sampaikan
Aminurokhman, masyarakat belum
mengingatkan Komisi persiapkan dengan baik agar sepenuhnya memahami bahwa
Pemilihan Umum tidak gaduh. Sirekap pakai sistem Sirekap hanya alat bantu yang
A (KPU) terkait potensi teknologi, jika tidak ada proteksi bisa digunakan untuk memantau
kegaduhan berkenaan dengan yang kuat bisa terjadi kerawanan,” perolehan hasil penghitungan suara.
publikasi hasil pemilu melalui Sistem ungkap Aminurokhman, dalam “Ketika publik banyak belum
Informasi Rekapitulasi (Sirekap) keterangannya yang dikutip memahami Sirekap hanya jadi
Pemilu 2024. Amin meminta KPU Parlementaria, di Jakarta, Selasa alat bantu, lalu sistemnya justru
mengevaluasi Sirekap yang dinilai (20/2). banyak perbedaan dengan
tidak akurat dan justru menimbulkan Politisi Fraksi Partai NasDem hasil formulir C1 maka terjadi
kegaduhan di masyarakat. itu menjelaskan perbedaan hasil kegaduhan. Penghitungan resmi
“Sejak awal Komisi II sudah penghitungan suara di formulir itu sesuai dengan ketentuan yang
memberikan peringatan. Saat C1 dengan data yang masuk ke diatur dalam UU Pemilu, yakni
laman KPU melalui aplikasi Sirekap penghitungan secara konvensional,
menimbulkan polemik dan hal ini berjenjang,” tegas Amin.
dinilai perlu segera diselesaikan oleh Legislator Dapil Jawa Timur II
itu menyebut akan ada evaluasi
dari Komisi II terkait penggunaan
Sirekap. Menurutnya, Sirekap bisa
saja digunakan hanya untuk internal
KPU.
“Kalau itu tetap dipublikasi dan
jadi konsumsi masyarakat maka
Anggota Komisi II DPR RI
Aminurokhman. sistemnya harus diperkuat. Jangan
jadi seperti ini, gaduh, dianggap
sebagai hasil final,” tegas Amin.
Terkait anggaran untuk
proyek pengadaan Sirekap,
Amin mengatakan Komisi II tidak
membahas anggaran hingga satuan
tiga atau dokumen anggaran yang
memuat deskripsi program dan
rincian alokasi pagu anggaran per
program dengan KPU.
“Kami tidak dalam pembahasan
hingga satuan tiga. Ketika anggaran
Scan QR untuk pelaksanaan pemilu dianggap
untuk berita
selengkapnya sudah bisa dijalankan, maka kami
FOTO : EOT/PDT tekankan untuk bisa dimaksimalkan
dalam prosesnya,” pungkas Amin.
we/rdn
1282/IV/II/2024 • Februari 2024 5