Page 5 - BULETIN 1282
P. 5

PARIPURNA  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  KPU Harus Selesaikan

               Kegaduhan Akibat Polemik



               Sirekap







                           nggota Komisi II DPR
                           RI Aminurokhman     Rapat Dengar Pendapat (RDP)     KPU. Apalagi, tambah Amin, sapaan
                                               dengan KPU saya sudah sampaikan
                                                                               Aminurokhman, masyarakat belum
                           mengingatkan Komisi   persiapkan dengan baik agar   sepenuhnya memahami bahwa
                           Pemilihan Umum      tidak gaduh. Sirekap pakai sistem   Sirekap hanya alat bantu yang
               A (KPU) terkait potensi         teknologi, jika tidak ada proteksi   bisa digunakan untuk memantau
               kegaduhan berkenaan dengan      yang kuat bisa terjadi kerawanan,”   perolehan hasil penghitungan suara.
               publikasi hasil pemilu melalui Sistem   ungkap Aminurokhman, dalam   “Ketika publik banyak belum
               Informasi Rekapitulasi (Sirekap)   keterangannya yang dikutip   memahami Sirekap hanya jadi
               Pemilu 2024. Amin meminta KPU   Parlementaria, di Jakarta, Selasa   alat bantu, lalu sistemnya justru
               mengevaluasi Sirekap yang dinilai   (20/2).                     banyak perbedaan dengan
               tidak akurat dan justru menimbulkan    Politisi Fraksi Partai NasDem   hasil formulir C1 maka terjadi
               kegaduhan di masyarakat.        itu menjelaskan perbedaan hasil   kegaduhan. Penghitungan resmi
                  “Sejak awal Komisi II sudah   penghitungan suara di formulir   itu sesuai dengan ketentuan yang
               memberikan peringatan. Saat     C1 dengan data yang masuk ke    diatur dalam UU Pemilu, yakni
                                               laman KPU melalui aplikasi Sirekap   penghitungan secara konvensional,
                                               menimbulkan polemik dan hal ini   berjenjang,” tegas Amin.
                                               dinilai perlu segera diselesaikan oleh   Legislator Dapil Jawa Timur II
                                                                               itu menyebut akan ada evaluasi
                                                                               dari Komisi II terkait penggunaan
                                                                               Sirekap. Menurutnya, Sirekap bisa
                                                                               saja digunakan hanya untuk internal
                                                                               KPU.
                                                                                  “Kalau itu tetap dipublikasi dan
                                                                               jadi konsumsi masyarakat maka
                                                     Anggota Komisi II DPR RI
                                                     Aminurokhman.             sistemnya harus diperkuat. Jangan
                                                                               jadi seperti ini, gaduh, dianggap
                                                                               sebagai hasil final,” tegas Amin.
                                                                                  Terkait anggaran untuk
                                                                               proyek pengadaan Sirekap,
                                                                               Amin mengatakan Komisi II tidak
                                                                               membahas anggaran hingga satuan
                                                                               tiga atau dokumen anggaran yang
                                                                               memuat deskripsi program dan
                                                                               rincian alokasi pagu anggaran per
                                                                               program dengan KPU.
                                                                                  “Kami tidak dalam pembahasan
                                                                               hingga satuan tiga. Ketika anggaran
        Scan QR                                                                untuk pelaksanaan pemilu dianggap
        untuk berita
        selengkapnya                                                           sudah bisa dijalankan, maka kami
                                                                              FOTO : EOT/PDT  tekankan untuk bisa dimaksimalkan
                                                                               dalam prosesnya,” pungkas Amin.
                                                                                   we/rdn


                                                                                      1282/IV/II/2024  • Februari 2024  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10