Page 6 - BULETIN 1282

BULETIN Parlementaria

Proses Penghitungan Suara,
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jangan Sampai Kekhawatiran

Publik

KOMISI II nggota Komisi II DPR arahan KPU RI pada tanggal 18 kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan
RI Guspardi Gaus
Bawaslu RI telah memberikan usul
Februari 2024, jadwal Pleno PPK
meminta KPU bekerja harus ditunda sampai 20 Februari pada KPU untuk menghentikan
secara profesional 2024. Hingga berita ini ditulis, sementara penggunaan Sirekap dan
A terkait proses pihak KPU RI belum memberikan memperbaikinya.
penghitungan suara yang kini tengah konfirmasi atau penjelasan mengenai Mendengar hal ini, Guspardi
berlangsung. Hal ini dikatakannya, dengan tegas kembali menjelaskan
setelah sebelumnya Sistem Informasi yang diakui hasil penghitungannya
Rekapitulasi (Sirekap) mengalami adalah penghitungan manual
berbagai macam persoalan hingga bukan Sirekap. Hal ini karena
adanya menghentikan sementara SAYA MEMINTA merupakan perintah Undang-
proses penghitungan suara manual KEPADA Undang, yang menerangkan bahwa
berjenjang di sebagian daerah. PENYELENGGARA dasar perhitungan pemilu adalah
”Saya meminta kepada penghitungan manual.
penyelenggara pemilu, yakni KPU PEMILU, YAKNI ”Sirekap hanya alat bantu. Tapi
agar bekerja secara profesional KPU AGAR kita berharap penghitungannya tidak
terkait penghitungan, bagaimana BEKERJA SECARA jomplang antara hasil pemilu Sirekap
agar proses penghitungan ini tidak PROFESIONAL TERKAIT dengan manual. Oleh karena itu perlu
menimbulkan kerugian apalagi ada PENGHITUNGAN, ada pembenahan yang dilakukan
semacam pandangan bahwa KPU BAGAIMANA oleh KPU, terhadap hasil pemilu
tidak bekerja secara profesional,” AGAR PROSES Sirekap,” pungkasnya. we/aha
kata Guspardi saat dihubungi
Parlementaria, Senin (19/2). PENGHITUNGAN INI
Selain itu, Guspardi juga meminta TIDAK MENIMBULKAN
agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KERUGIAN APALAGI
KPU tidak menimbulkan persepsi ADA SEMACAM
ataupun kekhawatiran publik terkait PANDANGAN BAHWA
adanya kecurangan dalam proses KPU TIDAK BEKERJA
penghitungan suara. ”Penghitungan-
penghitungan lewat Sirekap ataupun SECARA
manual jangan sampai ada indikasi PROFESIONAL.
menimbulkan kecurigaan (adanya
kecurangan). Tentu ini tidak kita Anggota Komisi II DPR RI
Guspardi Gaus.
harapkan,” sambung Guspardi.
Diketahui, saat ini, proses
penghitungan tengah berlangsung
di level kecamatan. Kebijakan
penghentian rekapitulasi itu diketahui
dari beredarnya surat instruksi Scan QR
untuk berita
yang dikeluarkan beberapa KPU selengkapnya
kabupaten/kota kepada jajaran
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). FOTO : AFR/PDT
Dalam surat dijelaskan, sesuai

6 1282/IV/II/2024 • Februari 2024