Page 7 - BULETIN 1282

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Bawaslu Usul Sirekap

Dihentikan, Hitung Manual

Harus Tetap Berjalan

KOMISI II nggota Komisi II diperbaiki, (namun perhitungan)
manual dihentikan. Salah, salah, dan
DPR RI Mardani Ali
Sera menanggapi salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri
usul Badan dan manual rekapnya dijalankan.
A Pengawas Pemilu JIKA SIREKAP Kembali ke manual, segera kembali
Republik Indonesia (Bawaslu RI) DILAKUKAN ke jalan yang benar. Rekapitulasi
terhadap Komisi Pemilihan Umum PEMBERHENTIAN manual,” kata Mardani dalam video
Republik Indonesia (KPU RI) untuk SEMENTARA, yang diunggah dalam akun media
menghentikan sementara agar PERHITUNGAN SECARA sosial pribadinya, Senin (19/2).
memperbaiki penghitungan suara MANUAL HARUSLAH Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI,
yang menggunakan Sistem Informasi TETAP BERLANJUT. Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya
Rekapitulasi (Sirekap). telah menggelar rapat pleno dan
Menurutnya, jika Sirekap DIKARENAKAN, HAL menyampaikan saran perbaikan
dilakukan pemberhentian sementara, ITU MERUPAKAN kepada KPU, untuk menghentikan
perhitungan secara manual haruslah PERINTAH UNDANG- sementara Sirekap sebagai alat
tetap berlanjut. Dikarenakan, hal UNDANG PEMILU, YANG bantu penghitungan suara yang
itu merupakan perintah Undang- MENERANGKAN BAHWA dapat dilihat oleh seluruh masyarakat
Undang Pemilu, yang menerangkan DASAR PERHITUNGAN Indonesia.
bahwa dasar perhitungan pemilu “Bawaslu minta KPU
adalah perhitungan manual. PEMILU ADALAH menghentikan dulu penayangan
“KPU salah (jika) menghentikan PERHITUNGAN MANUAL. informasi data perolehan suara,”
proses perhitungan (manual). Di tegas Bagja kepada wartawan, Senin
Undang-Undang Anggota Komisi II DPR RI (19/2).
Mardani Ali Sera.
Nomor 7 tahun Sebelumnya, terkait persoalan
2017 (dijelaskan) dalam Sirekap, KPU sempat
dasar perhitungan menghentikan sementara proses
(Pemilu bersifat) penghitungan suara manual
manual. Salah ketika berjenjang di sebagian daerah. Saat
(perhitungan suara ini, proses penghitungan tengah
melalui) Sirekap berlangsung di level kecamatan.
Kebijakan penghentian rekapitulasi
itu diketahui dari beredarnya surat
instruksi yang dikeluarkan beberapa
KPU kabupaten/kota kepada jajaran
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Dalam surat dijelaskan, sesuai
arahan KPU RI pada tanggal 18
Februari 2024, jadwal Pleno PPK
Scan QR harus ditunda sampai 20 Februari
untuk berita
selengkapnya
2024. Hingga berita ini ditulis,
FOTO : IST/PDT pihak KPU RI belum memberikan
konfirmasi atau penjelasan mengenai
we/rdn
kebijakan itu.

1282/IV/II/2024 • Februari 2024 7