Page 2 - BULETIN 1207

BULETIN Parlementaria

DPR Setujui RUU Pendidikan dan
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Layanan Psikologi Menjadi UU

PR RI menyetujui
Rancangan
Undang Undang
Pendidikan dan FOTO: ARIEF/NVL
D Layanan Psikologi
(RUU PLP) menjadi undang-
undang. Persetujuan ini diambil
usai Pimpinan Komisi X DPR
RI menyampaikan laporan
pembahasan RUU PLP pada
Rapat Paripurna DPR RI di Gedung
Nusantara II, Senayan, Jakarta,
Kamis (7/7). Usai mendengarkan
laporan Komisi X DPR RI, Wakil
Ketua DPR RI Koordinator Bidang
Industri dan Pembangunan
(Korinbang) Rachmat Gobel
menanyakan persetujuan tersebut
kepada peserta Rapat Paripurna.
“Kami akan menanyakan kepada
setiap fraksi, apakah Rancangan
Undang-Undang tentang Pendidikan
dan Layanan Psikologi dapat
disetujui dan disahkan menjadi
undang-undang,” tanya Gobel Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat menyampaikan laporan pembahasan RUU Pendidikan dan
kepada Anggota DPR RI yang Layanan Psikologi pada Rapat Paripurna DPR RI.
kemudian menyatakan ‘setuju’ dan
disambut ketukan palu sidang tanda Pendidikan dan Layanan Psikologi berdampak langsung pada layanan
disahkannya RUU PLP menjadi UU. yang disepakati dalam rapat panja psikologi yang optimal.
Dalam laporannya di hadapan pada tanggal 23 Mei 2022. “Selain itu, RUU ini juga
Rapat Paripurna, Wakil Ketua Politisi Partai Golkar itu memberikan pengaturan dan
Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menjelaskan, RUU PLP sudah kepastian adanya kerja sama antara
memaparkan, RUU PLP awalnya menjalani uji publik di Universitas perguruan tinggi dan organisasi
memiliki sebanyak 673 Daftar 11 Maret, Universitas Airlangga, dan profesi, keduanya memiliki tanggung
Inventarisasi Masalah (DIM), dengan Universitas Hasanuddin. Hetifah jawab terhadap mutu layanan profesi
rincian DIM tetap 117 buah, DIM mengatakan, RUU tersebut bertujuan psikologi,” kata Hetifah. Selain itu,
diubah redaksi 124, DIM diubah untuk meningkatkan kualitas kata legislator daerah pemilihan
substansi 87, DIM penambahan pendidikan dan layanan psikologi, (dapil) Kalimantan Timur tersebut,
Substansi 86, dan DIM dihapus daya saing, serta kualitas SDM RUU PLP juga memberikan kepastian
259. Hetifah menjelaskan, RUU PLP psikologi. RUU PLP juga menata pengaturan kepada psikolog memiliki
pada awalnya berjudul RUU Praktik dan memberikan kepastian proses surat tanda registrasi (STR) dan Scan QR
untuk berita
Psikologi. Dalam pembahasannya, strata, harapan penyelenggaraan mendapat surat izin praktik psikologi selengkapnya
terjadi dinamika dan perubahan pendidikan bagi para psikolog (SILP) yang dikeluarkan organisasi
substansi, sehingga terjadi melalui pendidikan akademik profesi dan SILP dikeluarkan oleh
perubahan judul RUU menjadi dan pendidikan profesi yang akan pemerintah pusat. l hal/sf

2 Nomor 1206/I/VII/2022 • Juli 2022