Page 6 - BULETIN 1207

BULETIN Parlementaria

RUU PDP Segera
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Disahkan,

Pembentukan

Pengawas Independen

Diserahkan ke Presiden

PR RI akan segera
mengesahkan
Rancangan Undang-
Undang Perlindungan
D Data Pribadi (RUU
PDP) yang telah diinisiasi sejak
tahun 2016 silam. Komisi I DPR RI
menyebutkan, pembahasan RUU
PDP bersama pemerintah hanya FOTO: RUNI/NVL
tinggal tahap sinkronisasi.
“Alhamdulillah semua DIM (Daftar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.
Inventarisasi Masalah) sudah selesai
dibahas. Berbagai hal yang kemarin Namun kini telah disepakati lembaga ada banyak sektor kehidupan
sempat ada perbedaan tajam, kini yang bersifat independen itu yang beririsan dengan persoalan
sudah berhasil ada titik temu dengan pembentukannya akan diserahkan perlindungan data pribadi.
pemerintah,” kata Ketua Komisi I kepada Presiden. “Disepakati nanti “Potensi digital ekonomi amat
DPR RI Meutya Viada Hafid dalam lembaga ini ditunjuk atau dibentuk sangat besar sehingga perlu
keterangan pers yang diterima berdasar Keppres (Keputusan dilengkapi dengan peraturan-
Parlementaria, Rabu (6/7). Presiden). Apakah mau membentuk peraturan yang mendukung seperti
Dalam Rapat Paripurna DPR RI, baru atau menunjuk yang sudah ada, UU Perlindungan Data Pribadi,” papar
Selasa (5/7) lalu, pembahasan RUU silahkan,” kata Meutya. legislator daerah pemilihan (dapil)
PDP diperpanjang lantaran masih Politisi Partai Golkar itu Sumatera Utara I tersebut.
membutuhkan sedikit waktu. Namun, menyebutkan, Indonesia harus Meutya mengingatkan, Indonesia
Meutya memastikan RUU PDP secepatnya memiliki payung merupakan salah satu negara
ditargetkan untuk disahkan pada hukum khusus terkait perlindungan pengguna internet terbesar di
masa persidangan DPR mendatang data pribadi. Sebab berdasarkan dunia. Baik dilihat dari sisi jumlah
yaitu bulan Agustus 2022. “Masa konstitusi, kepemilikan pribadi pengguna maupun jumlah waktu
sidang berikutnya tinggal timus (tim wajib dilindungi oleh negara. “Rasa yang dihabiskan di dunia maya per
perumus) dan timsin (tim sinkronisasi) aman oleh negara harus ada dalam individu di Indonesia. RUU PDP juga
memeriksa kembali saja, sinkronisasi. melindungi kepemilikan individu, memungkinkan Indonesia memiliki
Jadi masa sidang berikut sudah bisa termasuk atas data pribadi,” tegas kedaulatan data. Kedaulatan
diketok, Insya Allah,” ujar Meutya. Meutya lebih lanjut. data yang dimaksud termasuk Scan QR
untuk berita
Sebelumnya, DPR dan Tak hanya itu, RUU PDP pun pengelolaan-penggunaan data selengkapnya
Pemerintah mengalami deadlock dibutuhkan sebagai upaya negara oleh industri, serta lembaga negara
terkait pembentukan lembaga menyambut perkembangan digital untuk perlindungan dan keamanan
otoritas perlindungan data pribadi. saat ini. Apalagi, kata Meutya, masyarakat. l ann/aha

6 Nomor 1206/I/VII/2022 • Juli 2022