Page 8 - BULETIN 1207

BULETIN Parlementaria

Komisi II Imbau BPN Lebih Tegas
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dalam Menerbitkan Izin HGU

etua Komisi II DPR RI
II DPR RI sangat mendorong dan
Ahmad Doli Kurnia
Tandjung mengimbau
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
yang dijalankan Kementerian Agraria
agar Badan Pertanahan FOTO: MUNCHEN/NVL mendukung program Pendaftaran
K Nasional (BPN) dapat dan Tata Ruang (ATR/BPN) sebagai
lebih tegas dalam menerbitkan salah satu solusi untuk masyarakat
izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada terkait permasalahan pertanahan.
perusahaan kelapa sawit di kawasan “Kita berharap, permasalahan
hutan. Pasalnya Komisi II DPR RI pertanahan ini satu persatu secara
kerap menemukan penyimpangan cepat bisa kita tuntaskan. Sehingga
HGU, seperti tumpang tindih antara tidak ada pihak yang dikorbankan,
HGU dengan kawasan hutan, konflik terutama masyarakat. Salah satu
sengketa antara HGU dengan tanah penyelesaiannya adalah program
masyarakat, penggarapan lahan PTSL. Oleh karena itu, kami, Komisi
yang tidak sesuai dengan izin HGU, II sangat mendorong program
serta informasi dari KLHK mengenai PTSL, supaya masyarakat betul-
perusahaan yang sampai sekarang betul memiliki haknya dan punya
tidak memiliki izin. alas hukum/legal yang kuat Scan QR
“BPN harus tegas. Dalam atas hak miliknya, itu yang kami untuk berita
selengkapnya
proses pengajuan izin baru, harus Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. harapkan,” tutup legislator dapil
langsung dan jelas plasma (kelapa Sumatera Utara III itu. l mcn/sf
sawit) 20 persen itu diserahkan
kepada siapa dan dalam bentuk
yang bagaimana. Seharusnya sejak
awal pada saat penerbitan izin, Komisi II Tegaskan Setiap
jika sudah tidak memenuhi, saat
perpanjangan ya evaluasi. Kalau Daerah Perlu Miliki Rencana
tidak memberikan plasma minimal
20 persen, ya tidak usah diterbitkan Detail Tata Ruang Wilayah
lagi izin perpanjangannya. Ini soal
law enforcement dan ketegasan
dari aparat kita,” tegas Doli usai
memimpin Kunjungan Kerja Spesifik
Panja Evaluasi dan Pengukuran akil Ketua Tengah kali ini, ia mengungkapkan
Ulang HGU, HGB dan HPL Komisi Komisi II DPR berbagai persoalan tata ruang di
II DPR RI dengan perwakilan BPN RI Syamsurizal wilayah tersebut.
dan pihak terkait, di Mataram, Nusa mengungkap- “Kunjungan Kerja Komisi II ini
Tenggara Barat, Senin (4/7). W kan Rencana merupakan kegiatan kunjungan
Politisi Partai Golkar ini mewakili Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah kerja Panja Pengelolaan Tata
Komisi II DPR RI berharap dengan sangat diperlukan untuk menjamin Ruang Wilayah Komisi II DPR
adanya Panja Evaluasi dan proses pembangunan berjalan RI, dalam rangka pelaksanaan
Pengukuran Ulang HGU, HGB dan terarah agar sesuai dengan tujuan fungsi pengawasan yang meliputi
HPL, permasalahan pertanahan yang telah ditetapkan. Dalam rencana penyusunan, pemanfaatan,
yang masih sangat banyak ini dapat kunjungan kerja di Kalimantan pengendalian dan pengawasan
segera terselesaikan. Dan Komisi

8 Nomor 1206/I/VII/2022 • Juli 2022