Page 13 - BULETIN 1207

Komisi V: Pembangunan
ketentuan yang berlaku, baik
penganggaran maupun relokasi Labuan Bajo Harus Menyerap
masyarakat yang terdampak
bencana longsor di Pantai Amurang. Aspirasi Daerah
“Saya tidak ingin kunjungan
ini hanya menjadi kunjungan
seremonial semata, tetapi saya mau
warga masyarakat korban abrasi
yang mengungsi di posko peduli dengan baik dan memberi dampak
bencana di Desa Lewet, Amurang, FOTO: EKO/NVL positif bagi warga setempat.
Minahasa Selatan dapat merasakan Menurutnya, aset berharga yang
kehadiran negara,” tegas Lasarus. ada di Labuan Bajo harus dijaga
Kedatangan Tim Kunspek bermasa dengan melibatkan warga
Komisi V DPR RI pun terkait rencana setempat, pemeliharaan aset
penanganan bencana yang pun selayaknya di-share secara
berkaitan dengan tugas dan fungsi proporsional.
Kementerian Pekerjaan Umum “Kalau pengelolaan dan
dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemeliharaan itu dishare dibagi
termasuk rencana membangun dengan pemerintah daerah
rumah relokasi korban bencana akan lebih ringan dan juga akan
yang diperkirakan mencapai 250 menyerap berbagai aspirasi daerah,
Kartu Keluarga. Sebelumnya, Tim bahwa kalau beberapa aset kalau
Kunker Komisi V DPR RI telah dikelola oleh daeraha akan lebih
melakukan pertemuan dengan tepat penyesuaian-penyesuaian,
mendengarkan pemaparan dari Anggota Komisi V DPR RI Sudewo. karena daerah Pak Bupati yang lebih
Pemkab Minahasa Selatan dan tau apa kondisi dan situasi yang
Pemprov Sulawesi Utara yang turut eberapa tahun ada di daerahnya,” papar Sudewo
dihadiri oleh beberapa mitra kerja belakangan, Labuan usai mengikuti rapat bersama Tim
Komisi V DPR RI. l hnm/sf Bajo menjadi perhatian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V
banyak wisatawan, DPR RI dengan Bupati Manggarai
B baik domestik maupun Barat, di Labuan Bajo, Nusa
mancanagera. Selain ada taman Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/7).
nasional pelestarian satwa Komodo, Politisi Partai Gerindra ini
Labuan Bajo memiliki kontur alam mengatakan, pengalihan aset atau
yang indah, inilah yang menjadi penyerahan aset dari pusat ke
daya tarik wisatawan. Menyadari hal daerah selayaknya melalui proses
ini, pemerintah pusat melakukan musyawarah antara pemerintah
FOTO: ARIEF/NVL pembangunan secara masif pusat dengan pemerintah daerah.
dengan melibatkan investor dan
Dan kedua belah pihak harus bisa
pemerintah daerah. Anggota Komisi
memilih dan memilah mana yang
Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi. V DPR RI Sudewo mengungkapkan, harus dikelola, mana yang harus
pembangunan di Labuan Bajo diserahkan ke pemerintah daerah,
kenapa? Karena Lombok Tengah harus menyerap apa yang menjadi mana yang harus ditangani oleh
ini memiliki proyek nasional, bukan kemauan daerah. pemerintah pusat.
hanya masalah masyarakat, sudut Sudewo menjelaskan, saat “Jangan sampai serta-merta
pandangnya nasional, bahwa ini masih berlangung proses ditetapkan pusat bahwa segala
keberadaan Bendungan Mujur ini pembangunan dan penataan di sesuatu yang telah dibangun
salah satunya adalah sumber air kawasan Labuan Bajo. Nantinya oleh pemerintah pusat itu harus
baku untuk masyarakat dan juga usai pembangunan yang masif di dikelola oleh pusat, karena beban Scan QR
untuk berita
untuk pengembangan Mandalika Labuan Bajo perlu dipikirkan soal pemeliharaan pengelolaan ke selengkapnya
ke depan,” tegas legislator dapil pengelolaan dan pemeliharaan yang depan itu juga menjadi sangat
Jawa Barat V itu. l afr/aha berkelanjutan, agar apa yang sudah berat, tidak hanya masalah
dibangun dapat termanfaatkan pembangunan,” ujarnya. l eko/sf

Nomor 1206/I/VII/2022 • Juli 2022 13