Page 9 - BULETIN 1207

Komisi II Tekankan Kementerian Politisi PDI-Perjuangan itu

ATR Profesional dan Hati-Hati menjelaskan selama satu dasawarsa
terakhir, konflik pertanahan di
Hadapi Sengketa Lahan Indonesia konsisten meningkat. Hal
ini, menurut Junimart, terjadi berawal
dari akar masalah berupa adanya
benturan antara hak menguasai
negara (HMN) dengan hak asasi
onflik sengketa lahan manusia (HAM) masyarakat yang
menjadi masalah FOTO: SAUM/NVL memiliki kewenangan tunggal untuk
yang dapat merusak mengelola pembagian, penguasaan,
kesatuan dan pemanfaatan, dan peruntukan tanah,
K persatuan bangsa yang kemudian berhadapan dengan
Indonesia. Dinilai konflik tersebut hak-hak asasi yang melekat pada
tidak kunjung selesai, Komisi II DPR rakyat.
RI menegaskan kepada pemerintah Khusus di Jambi, persoalan konflik
melalui Kementerian Agraria dan lahan sektor Sumber Daya Alam (SDA)
Tata Ruang/Badan Pertanahan terus mengemuka seiring percepatan
Nasional (ATR)/BPN harus berhati- pembangunan yang digalakkan
hati sekaligus profesional dalam pemerintah pusat maupun daerah.
menjalankan tugas dan fungsinya. Percepatan konflik lahan ini menjadi
“Konflik dan sengketa tanah keniscayaan lantaran berimplikasi
ini sudah lama dibiarkan terjadi, pada aspek ekonomi, politik dan
sehingga masalahnya semakin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. keamanan sosial masyarakat sekitar.
berlarut-larut, yang kemudian Oleh karena itu, Junimart mewakili
menjadi kasus yang sangat Komisi II DPR RI Junimart Girsang Komisi II DPR RI akan menindaklanjuti Scan QR
kompleks dan tidak mudah lagi usai memimpin Kunjungan Kerja kasus sengketa lahan yang untuk berita
selengkapnya
dipecahkan. Kementerian ATR/BPN Spesifik Panja Pencegahan dan disampaikan oleh masyarakat dari
ini semestinya bekerja lebih hati-hati Pemberantasan Mafia Pertanahan berbagai elemen yang disampaikan
dan profesional,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ke Jambi, Senin (4/7). ke DPR RI. l ts/aha

FOTO: AYU/NVL Spesifik Komisi II DPR RI dengan telah menghuni daerah tersebut

sejak jaman nenek moyangnya,
Asisten Daerah II Kalimantan
Tengah dan Kepala Badan berpuluh tahun silam.
Pertanahan Nasional Kalteng, di “Sempat dikatakan Asisten II
Palangka Raya, Selasa (5/7). Provinsi Kalteng bahwa sebanyak
Dalam pertemuan ini, lanjut 785 desa, dan puluhan kilometer
Syamsurizal, terungkap berbagai jalan nasional dan jalan provinsi di
permasalahan yang muncul Kalimantan Tengah masuk dalam
terkait tata ruang wilayah Kalteng. wilayah hutan. Hingga akhirnya
Salah satunya persoalan hutan di masyarakat dan pemerintah daerah
Kalimantan tengah yang begitu setempat sulit untuk memanfaatkan
luas, namun tidak ada koordinasi secara optimal lahan dan sumber
yang baik antar dua Kementerian daya alam di lokasi tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal.
yang terkait dengan lahan Padahal dikatakan bahwa
dan hutan, yakni Kementerian masyarakat tersebut menghuni
tata ruang wilayah dan berbagai Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan desa tersebut sejak puluhan
fakta permasalahan yang muncul Kementerian Lingkungan Hidup tahun silam, sejak jaman nenek Scan QR
untuk berita
dalam implementasi kebijakan,” dan Kehutanan (KLHK). moyangnya, bahkan sebelum selengkapnya
ujar Syamsurizal usai memimpin Alhasil, kerap terjadi persoalan Kementerian Kehutanan itu ada,”
pertemuan Tim Kunjungan Kerja antara masyarakat yang sejatinya jelas politisi PPP ini. l ayu/aha

Nomor 1206/I/VII/2022 • Juli 2022 9