Page 17 - BULETIN 1245
P. 17
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perlu Sinergi Antar Kementerian
untuk Cegah Kasus PMI Ilegal
etua Komisi IX DPR RI
reses Komisi IX DPR RI di Denpasar,
Felly Estelita Runtuwene
mengatakan bahwa
Politisi fraksi partai Nasdem
pemerintah pusat dan PERLU ADANYA Provinsi Bali, Senin (8/5).
itu mengungkapkan bahwa
K pemerintah daerah yang permasalahan tentang Calon PMI yaitu
menangani Pekerja Migran Indonesia SINERGITAS ANTAR adanya iklan-iklan liar yang akhirnya
(PMI) haruslah bersinergi dengan baik, PIHAK PEMERINTAH, mengakibatkan korban dari WNI
seperti Kementerian Ketenagakerjaan, JANGAN SAMPAI TERJADI ilegal. Ia meminta agar pemerintah
Kementerian Luar Negeri, Kementerian LAGI KASUS MODUS pusat dan pemerintah daerah bisa
Hukum dan HAM, Badan Perlindungan PENIPUAN PMI SEPERTI duduk bersama untuk membicarakan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) DI KAMBOJA BEBERAPA pengawasan perlindungan PMI.
dan Direktorat Jenderal Imigrasi agar “Menurut saya untuk mencegah
jangan sampai kasus PMI ilegal HARI SILAM. hal tersebut, yang pertama adalah
seperti di Kamboja terulang iklankan bagaimana prosedur untuk
kembali. bisa mereka mendapatkan pekerjaan
“Perlu adanya sinergitas diluar negeri untuk ditempatkan.
antar pihak pemerintah, Selanjutnya, prosedur seperti apa yang
jangan sampai terjadi lagi ilegal, tetapi jangan juga menutup
kasus modus penipuan PMI keluhan dari masyarakat yang dibilang
seperti di Kamboja beberapa birokrasi lama dan terlalu berbelit-
hari silam,” kata Felly usai belit,” tegas Felly.
memimpin kunjungan kerja Politisi daerah pemilihan Sulawesi
Utara itu mengatakan bahwa
sosialisasi tentang prosedur itu
penting untuk diketahui oleh Calon
PMI sebelum mereka ditempatkan
di luar negeri. Pihaknya (Komisi IX
FOTO: CAS/PDT DPR) akan mengundang Kemenaker,
BP2MI dan Dirjen Imigrasi untuk
duduk bersama mengklasifikasikan
persoalan PMI.
“Jadi jangan bekerja sendiri-
sendiri, kalau bekerja sendiri
banyak lubangnya yang
masyarakat itu tidak tahu.
Kemudian dia bekerja
dimana, siapa penanggung
jawabnya, apakah G to G
atau B to B, nah inikan
penting ya untuk mereka
Scan QR ketahui sendiri, dan
untuk berita
selengkapnya sekali lagi supaya tidak
terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan,” tutup Felly.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin pertemuan kunjungan kerja reses Komisi IX
DPR RI di Denpasar, Provinsi Bali, Senin (8/5/2023). cas/aha
Nomor 1245/II/V/2023 • Mei 2023 17