Page 17 - BULETIN 1245
P. 17

KOMISI IX  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Perlu Sinergi Antar Kementerian

               untuk Cegah Kasus PMI Ilegal







                         etua Komisi IX DPR RI
                                                                               reses Komisi IX DPR RI di Denpasar,
                         Felly Estelita Runtuwene
                         mengatakan bahwa
                                                                                  Politisi fraksi partai Nasdem
                         pemerintah pusat dan   PERLU ADANYA                   Provinsi Bali, Senin (8/5).
                                                                               itu mengungkapkan bahwa
              K pemerintah daerah yang                                         permasalahan tentang Calon PMI yaitu
               menangani Pekerja Migran Indonesia   SINERGITAS ANTAR           adanya iklan-iklan liar yang akhirnya
               (PMI) haruslah bersinergi dengan baik,  PIHAK PEMERINTAH,       mengakibatkan korban dari WNI
               seperti Kementerian Ketenagakerjaan,  JANGAN SAMPAI TERJADI     ilegal. Ia meminta agar pemerintah
               Kementerian Luar Negeri, Kementerian   LAGI KASUS MODUS         pusat dan pemerintah daerah bisa
               Hukum dan HAM, Badan Perlindungan   PENIPUAN PMI SEPERTI        duduk bersama untuk membicarakan
               Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)   DI KAMBOJA BEBERAPA          pengawasan perlindungan PMI.
               dan Direktorat Jenderal Imigrasi agar                              “Menurut saya untuk mencegah
               jangan sampai kasus PMI ilegal           HARI SILAM.            hal tersebut, yang pertama adalah
               seperti di Kamboja terulang                                     iklankan bagaimana prosedur untuk
               kembali.                                                        bisa mereka mendapatkan pekerjaan
                  “Perlu adanya sinergitas                                     diluar negeri untuk ditempatkan.
               antar pihak pemerintah,                                         Selanjutnya, prosedur seperti apa yang
               jangan sampai terjadi lagi                                      ilegal, tetapi jangan juga menutup
               kasus modus penipuan PMI                                        keluhan dari masyarakat yang dibilang
               seperti di Kamboja beberapa                                     birokrasi lama dan terlalu berbelit-
               hari silam,” kata Felly usai                                    belit,” tegas Felly.
               memimpin kunjungan kerja                                           Politisi daerah pemilihan Sulawesi
                                                                               Utara itu mengatakan bahwa
                                                                               sosialisasi tentang prosedur itu
                                                                               penting untuk diketahui oleh Calon
                                                                               PMI sebelum mereka ditempatkan
                                                                               di luar negeri. Pihaknya (Komisi IX
             FOTO: CAS/PDT                                                     DPR) akan mengundang Kemenaker,
                                                                                 BP2MI dan Dirjen Imigrasi untuk
                                                                                  duduk bersama mengklasifikasikan
                                                                                   persoalan PMI.
                                                                                       “Jadi jangan bekerja sendiri-
                                                                                     sendiri, kalau bekerja sendiri
                                                                                      banyak lubangnya yang
                                                                                       masyarakat itu tidak tahu.
                                                                                       Kemudian dia bekerja
                                                                                        dimana, siapa penanggung
                                                                                        jawabnya, apakah G to G
                                                                                        atau B to B, nah inikan
                                                                                         penting ya untuk mereka
       Scan QR                                                                           ketahui sendiri, dan
       untuk berita
       selengkapnya                                                                      sekali lagi supaya tidak
                                                                                         terjadi hal-hal yang tidak
                                                                                         diinginkan,” tutup Felly.
               Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin pertemuan kunjungan kerja reses Komisi IX
               DPR RI di Denpasar, Provinsi Bali, Senin (8/5/2023).                         cas/aha

                                                                                     Nomor 1245/II/V/2023  • Mei 2023  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22