Page 7 - BULETIN 1245

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi II: Tidak Akan Ada PHK

Massal Tenaga Honorer 2023

Kedudukan mereka, sebut Yanuar,
Ketentuan ini, lanjutnya, menjadi
akil Ketua
Komisi II DPR RI
terancam karena amanat UU Nomor
sumber keresahan di kalangan
Yanuar Prihatin
pegawai non ASN selama ini. Hal ini
5 Tahun 2014 tentang ASN yang
menegaskan
pendorong munculnya gelombang
48 tahun 2018 bahwa pegawai non
W tidak akan
aksi dan protes di kalangan pegawai
terjadi penghapusan dan PHK massal diperkuat dengan Pasal 99 PP Nomor pula yang selama ini telah menjadi
ASN/non PPPK dapat bekerja hingga
terhadap tenaga honorer pada akhir 28 November 2023. non ASN. Di sisi lain, penerimaan
2023. Menurut dia, tenaga honorer pegawai PPPK terbatas formasinya.
selama ini resah dan gelisah jika Meski begitu, tidak sedikit tenaga
dihadapkan pada nasib pengabdian honorer yang kurang beruntung
mereka di lembaga pemerintahan. dengan kesempatan ini.
"Saat ini masih ada simpang TENAGA HONORER Mereka juga mengeluhkan nilai
siur informasi di kalangan pegawai INI AKAN TETAP ambang batas untuk penerimaan
pemerintah non ASN bahwa tenaga BEKERJA DI PPPK terlalu tinggi, sehingga banyak di
honorer akan dihapus pada 28 antara mereka yang tidak lolos passing
November 2023 sesuai dengan INSTANSI grade. Kondisi ini tentunya membuat
aturan yang masih berlaku saat PEMERINTAH. mereka yang sudah lama mengabdi
ini," kata Yanuar Prihatin dalam merasa keberatan bersaing dengan
keterangan resmi yang diterima sesama mereka yang lebih muda.
Parlementaria, Senin (24/4) "Komisi II DPR RI selama ini telah
mendesak Kemenpan RB agar tidak
gegabah menyelesaikan soal yang
satu ini. Sebab, dampaknya cukup
Wakil Ketua Komisi II DPR RI besar pada stabilitas birokrasi bila
Yanuar Prihatin. salah terapi penyelesaiannya," kata
Politisi PKB itu.
Ia juga mengingatkan selama
ini tenaga non ASN membantu
pemerintah dalam pelayanan publik,
administrasi dan urusan-urusan teknis
lainnya. Karenanya mereka harus
memiliki kejelasan nasib.
Yanuar mengungkapkan
atas desakan Komisi II DPR
RI, Menpan RB Azwar Anas
menyanggupi penyelesaian
tenaga honor tidak akan
merugikan siapapun. Ia
menyebutkan ada beberapa
hal penting yang harus
FOTO: DEP/PDT dipertimbangkan serius,

massal tenaga non ASN.
Scan QR seperti tidak akan ada PHK
untuk berita
selengkapnya
“Tenaga honorer ini akan
tetap bekerja di instansi
pemerintah," pungkasnya.
rdn

Nomor 1245/II/V/2023 • Mei 2023 7