Page 8 - BULETIN 1245
P. 8

BULETIN            Parlementaria


            Johan Budi: Penegak Hukum
    KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Nakal Perlu Dipidanakan




































                                                                                                            FOTO: MH/PDT




            Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi di hadapan para hakim Pengadilan Tinggi se-Jawa Timur, Kamis (11/5/2023) di Surabaya.


                      ara penegak hukum                                     diberikan secara ideal. Insentif
                      perlu dipidanakan                                     diberikan per perkara yang
                      bila melakukan hal-                                   ditangani. Dengan insentif itu,
                      hal tercela yang      MASIH ADA HAKIM-                diharapkan perbuatan tercela bisa
           P merusak integritas dan         HAKIM YANG NAKAL,               dikurangi. Di pengadilan, misalnya,
            kredibilitas. Memperdagangkan   YANG COBA MEMERAS.              kasus-kasus tanah biasanya
            perkara atau memeras orang yang   TENTU HARUS                   mengundang kerawanan suap
            sedang berperkara merupakan     DILAPORKAN KE KETUA             antara penegak hukum dan yang
            tindakan tercela yang tidak cukup   PT ATAU KETUA MA.           berperkara.
            hanya dimutasi atau diberi sanksi                                  Diungkapkan Johan, para
            etik.                           Tentu harus dilaporkan ke Ketua   penegak hukum yang menangani
               Hal ini disampaikan Anggota   PT atau Ketua MA. Mereka       sengketa tanah, biasanya
            Komisi III DPR RI Johan Budi di   memperdagangkan kasus. Anggaran   bertransaksi di luar gedung
            hadapan para hakim Pengadilan   (untuk insentif) memang perlu   pengadilan. Isu ini jadi perhatian
            Tinggi se-Jawa Timur, Kamis (11/5)   ditingkatkan, tapi kredibilitas dan   mantan juru bicara KPK tersebut.
            di Surabaya. Penegak hukum yang   integritas juga perlu ditingkatkan,"   "Pada kasus-kasus sengketa
            dimaksud, tidak saja di kepolisian   pandang Johan pada kunjungan kerja   tanah, biasanya mereka minta di   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
            atau kejaksaan, tapi juga di    reses Komisi III ke Jatim.      luar gedung pengadilan. Ini harus   selengkapnya
            pengadilan.                        Politisi PDI-Perjuangan itu,   dibarengi dengan integritas para
               "Masih ada hakim-hakim       menambahkan, insentif bagi para   hakim yang menangani perkara,"
            yang nakal, yang coba memeras.   penegak hukum memang perlu     tutupnya.  mh/aha


            8   Nomor 1245/II/V/2023  • Mei 2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13