Page 8 - BULETIN 1245
P. 8
BULETIN Parlementaria
Johan Budi: Penegak Hukum
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Nakal Perlu Dipidanakan
FOTO: MH/PDT
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi di hadapan para hakim Pengadilan Tinggi se-Jawa Timur, Kamis (11/5/2023) di Surabaya.
ara penegak hukum diberikan secara ideal. Insentif
perlu dipidanakan diberikan per perkara yang
bila melakukan hal- ditangani. Dengan insentif itu,
hal tercela yang MASIH ADA HAKIM- diharapkan perbuatan tercela bisa
P merusak integritas dan HAKIM YANG NAKAL, dikurangi. Di pengadilan, misalnya,
kredibilitas. Memperdagangkan YANG COBA MEMERAS. kasus-kasus tanah biasanya
perkara atau memeras orang yang TENTU HARUS mengundang kerawanan suap
sedang berperkara merupakan DILAPORKAN KE KETUA antara penegak hukum dan yang
tindakan tercela yang tidak cukup PT ATAU KETUA MA. berperkara.
hanya dimutasi atau diberi sanksi Diungkapkan Johan, para
etik. Tentu harus dilaporkan ke Ketua penegak hukum yang menangani
Hal ini disampaikan Anggota PT atau Ketua MA. Mereka sengketa tanah, biasanya
Komisi III DPR RI Johan Budi di memperdagangkan kasus. Anggaran bertransaksi di luar gedung
hadapan para hakim Pengadilan (untuk insentif) memang perlu pengadilan. Isu ini jadi perhatian
Tinggi se-Jawa Timur, Kamis (11/5) ditingkatkan, tapi kredibilitas dan mantan juru bicara KPK tersebut.
di Surabaya. Penegak hukum yang integritas juga perlu ditingkatkan," "Pada kasus-kasus sengketa
dimaksud, tidak saja di kepolisian pandang Johan pada kunjungan kerja tanah, biasanya mereka minta di Scan QR
untuk berita
atau kejaksaan, tapi juga di reses Komisi III ke Jatim. luar gedung pengadilan. Ini harus selengkapnya
pengadilan. Politisi PDI-Perjuangan itu, dibarengi dengan integritas para
"Masih ada hakim-hakim menambahkan, insentif bagi para hakim yang menangani perkara,"
yang nakal, yang coba memeras. penegak hukum memang perlu tutupnya. mh/aha
8 Nomor 1245/II/V/2023 • Mei 2023