Page 12 - BULETIN 1229

BULETIN Parlementaria

Mulyanto Tidak
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Rekomendasikan Pemerintah

Perpanjang Izin PT Vale dengan

Pengecualian

nggota Komisi VII ini sedikit sekali untuk Pemda dan negara tidak tersedot. Juga terkait
DPR RI Mulyanto tidak masyarakat sekitar tambang,” terang sumber pendanaan MIND-ID untuk
merekomendasikan Mulyanto dalam keterangan tertulis mengakuisisi saham tersebut.
Pemerintah yang diterima Parlementaria, Senin Pengalaman dari kasus akuisisi PT
A memperpanjang izin (9/1). Freeport Indonesia yang lalu harus
operasional PT. Vale yang akan habis Mulyanto menjelaskan, bila dipelajari sungguh-sungguh,” tandas
dalam jangka waktu dekat. Mulyanto izin operasional PT. Vale tidak Politisi Fraksi PKS ini.
meminta PT. Vale harus memperbaiki diperpanjang, maka wilayah Selama ini, kata Mulyanto,
komitmen perbaikan kinerja hilirisasi pertambangannya, secara prioritas Komisi VII DPR RI banyak menerima
dan meningkatkan kontribusi bagi akan diserahkan kepada BUMN/ masukan dari masyarakat terkait
Pemda dan masyarakat setempat, BUMD. Jadi tanpa akuisisi, atau kinerja PT. Vale. Umumnya, mereka
sebagai syarat perpanjangan izin dengan kata lain seratus persen mengeluhkan keberadaan PT. Vale
operasional. saham perusahaan tersebut yang dinilai tidak komitmen pada
“Komisi VII DPR RI bulan lalu otomatis akan menjadi milik peraturan yang berlaku, sehingga
pernah Rapat Dengar Pendapat BUMN/BUMD. Sementara, bila masyarakat kurang merasakan
Umum (RDPU) dengan tiga gubernur diberikan perpanjangan, maka manfaatnya.
dari Sulawesi, yakni Gubernur sesuai UU Minerba, semestinya Diketahui, kontrak pertambangan
Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi saham Indonesia menjadi mayoritas bagi Vale Indonesia akan berakhir
Tengah, dan Sulawesi 51 persen. Adapun tambahan pada Desember 2025. PT Vale
Tenggara. Semua sahamnya, wajib dibeli pemerintah. sendiri belum mengajukan izin
gubernur “Hitung-hitungannya harus perpanjangan kontrak. Sebelumnya,
menolak keras akurat. Jangan sampai ada penolakan untuk perpanjangan izin
perpanjangan mark up saham, agar uang PT Vale Indonesia menguat dalam
izin PT Vale ini. Rapat Dengan Pendapat Umum
Alasannya, (RDPU) Komisi VII DPR RI dengan
kontribusi Anggota Komisi VII gubernur dari Sulawesi Selatan,
DPR RI Mulyanto.
perusahaan Sulawesi Tengah, dan Sulawesi
Tenggara.
Ketiga gubernur ini kompak
menyatakan aspirasi tidak akan
memberikan opsi perpanjangan
kontrak pertambangan bagi PT Vale
Indonesia yang akan berakhir pada
Desember 2025. Sejumlah penolakan
ini muncul mulai dari kontribusi yang
dinilai masih minim, besarnya lahan Scan QR
untuk berita
yang idle atau tidak tergarap, hingga selengkapnya
FOTO: JKA/PDT belum diselesaikannya kewajiban
terhadap lingkungan hidup.
we/rdn

12 Nomor 1229/III/I/2022 • Januari 2023