Page 7 - BULETIN 1229
P. 7

KOMISI II  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Komisi II Minta MK Libatkan

               Parpol Terkait Gugatan Sistem


               Proporsional Terbuka






                               akil Ketua Komisi
                               II DPR RI Saan
                               Mustopa berharap
                               Mahkamah
               W Konstitusi (MK)                         Wakil Ketua Komisi II DPR RI
                                                         Saan Mustopa.
               melibatkan Partai Politik (parpol)
               dalam gugatan Judicial Review UU
               Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
               khususnya terkait Sistem Proporsional
               Terbuka. Saan mengungkapkan,
               pelibatan itu sebagai upaya
               mempertahankan Sistem Proporsional
               Terbuka pada Pemilu 2024. Sebab,
               menurutnya DPR dan pemerintah
               sepakat tidak akan mengubah UU
               Pemilu.
                  “Kita nanti meminta MK
               mengikutsertakan parta-partai
               sebagai pihak terkait. Kita berharap
               MK nanti ketika berproses mendengar
               semua pihak di parlemen karena kita
               ingin Sistem Proporsional Terbuka   FOTO: GERALDI/PDT
               di Pemilu 2024,” kata Saan Mustopa
               dalam keterangan tertulisnya yang
               dikutip Parlementaria, Rabu (4/1).
                  Politisi Fraksi Partai NasDem                                bentuk kemunduran demokrasi,”
               itu menilai pelibatan partai politik                            sambungnya.
               dinilai penting dipertimbangkan                                    Saan membeberkan alasan
               MK. Sebab, MK bisa mendengar    KITA NANTI                      Sistem Proporsional Tertutup
               pandangan partai dalam mengambil   MEMINTA MK                   dianggap sebagai kemunduran. Salah
               keputusan terhadap penerapan    MENGIKUTSERTAKAN                satunya, tidak merepresentasikan
               Sistem Proporsional Terbuka pada   PARTA-PARTAI SEBAGAI         sistem perwakilan. Menurut Saan,
               Pemilu 2024. “Pandangan masing-  PIHAK TERKAIT. KITA            penentuan anggota legislatif
               masing partai itu tentu MK bisa                                 pada Sistem Proporsional
               mempertimbangkan semuanya dalam   BERHARAP MK NANTI             Terbuka ditentukan langsung oleh
               mengambil keputusan,” kata Saan.  KETIKA BERPROSES              masyarakat pemilih, sedangkan pada
                  lebih lanjut, Legislator Dapil   MENDENGAR SEMUA             proporsional tertutup tergantung
               Jawa Barat VII ini juga menegaskan   PIHAK DI PARLEMEN          partai. “(Sistem) Proporsional
        Scan QR   pihaknya ingin Sistem Proporsional                           Tertutup membuat masyarakat tidak
        untuk berita                           KARENA KITA INGIN
        selengkapnya  Terbuka dipertahankan. Sebab,                            mendapatkan hak untuk menentukan
               hal ini merupakan langkah maju   SISTEM PROPORSIONAL            siapa wakil yang mereka anggap
               penyelenggaraan demokrasi. “Kalau   TERBUKA DI PEMILU           terbaik bisa mewakilinya,” tutupnya.
               kembali ke proporsional tertutup   2024                             we/rdn


                                                                                   Nomor 1229/III/I/2023  •  Januari 2023  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12