Page 10 - BULETIN 1229
P. 10

BULETIN            Parlementaria


            Legislator Soroti
    KOMISI IV  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Minimnya Porsi





            Anggaran Irigasi



            Pertanian di Kementan






                       nggota Komisi IV
                       DPR RI Andi Akmal
                       Pasluddin menyoroti
                       minimnya alokasi
            A anggaran Direktorat
            Jenderal Prasarana dan Sarana
            Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian
            Pertanian Tahun 2023 sebesar    FOTO: DOK/PDT
            Rp3.100.741.155.000. Minimnya
            alokasi anggaran di Ditjen PSP itu   Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.
            jika dibandingkan dengan alokasi
            anggaran di Direktorat Jenderal   hingga 61 (enam puluh satu) titik   Andi Akmal pun
            Sumber Daya Air Kementerian     bendungan yang menjadi terobosan   mempertanyakan komitmen
            Pekerjaan Umum dan Perumahan    pengelolaan sumber daya air yang   pemerintah untuk merealisasikan
            Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp15,5   dinilai belum cukup.        ketahanan pangan nasional
            triliun.                           Menurut Politisi Fraksi PKS   dengan politik anggaran yang
               “Ditjen PSP ini kan ada program   itu sumber daya air bukan hanya   kurang proporsional terhadap
            pembangunan irigasi tersier.    untuk kebutuhan air minum, dan   alokasi belanja anggaran untuk
            Anggarannya kecil, tapi mestinya   kebutuhan hajat hidup orang banyak,   mendukung pertanian. Meskipun
            volumenya banyak. Seharusnya,   melainkan juga menjadi penopang   Pemerintah telah mengalokasikan
            anggaran pembangunan irigasi    utama sarana pendukung pertanian.   anggaran ketahanan pangan
            ini tidak lebih kecil dari anggaran   Untuk itu, keterjangkauan pengairan   Indonesia sebesar Rp95 triliun
            bendungan PUPR yang sebesar     yang baik bagi lahan pertanian yang   dalam rancangan Anggaran
            Rp15,5 triliun. Namun kenyataannya,   banyak tersebar, juga memerlukan   Pendapatan dan Belanja Negara
            Pengelolaan air irigasi pertanian   prioritas dalam sistem pengairannya.   (RAPBN) 2023, pada kenyataannya,
            yang semula Rp905,7 miliar malah   Hal itu, lanjutnya, akan dapat   alokasi anggaran Kementerian
            turun Rp736,53 miliar,” kata Andi   dipenuhi dengan irigasi tersier.   Pertanian TA 2023 hanya sebesar
            dalam keterangan persnya yang      “Saya sudah berkeliling di    Rp15.318.655.827.000.
            diterima Parlementaria pada Rabu   berbagai daerah, baik di dapil   “Sudah saatnya pemerintah
            (11/1/2023).                    maupun di luar dapil melalui     berpikir, agar mayoritas alokasi
               Pemerintah saat ini tengah   kunjungan kerja komisi, bahwa    anggaran ketahanan pangan
            mengupayakan untuk tercapainya   setiap daerah sentra pertanian yang   Indonesia yang sebesar Rp95 triliun
            ketahanan pangan nasional sebagai   memiliki irigasi tersier, produktivitas   ini ada di Kementan. Bila masih
            kunci untuk menghadapi ancaman   pertanian di desa sentra pertanian   pada kondisi saat ini, akan menjadi
            krisis pangan. Namun menurut    terus melonjak naik, sehingga    bukti bahwa pemerintah masih
            Andi, upaya menuju pembangunan   kesejahteraan petani berangsur   belum serius menjadikan negara   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
            pangan yang kokoh di tanah air ini   membaik. Ini bukti nyata bahwa   ini memiliki kekuatan pangan yang   selengkapnya
            masih jauh dari harapan. Hal itu   irigasi tersier memang sangat   tangguh secara substansial,” tegas
            dibuktikan dengan pembangunan   bermanfaat bagi masyarakat petani,”   Legislator Dapil Sulawesi Selatan II
            bendungan yang terus berjalan   tuturnya.                        itu.   gal/rdn


            10  Nomor 1229/III/I/2022  • Januari 2023
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15