Page 10 - BULETIN 1283
P. 10
BULETIN Parlementaria
Beras Langka Jelang Ramadhan,
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Legislator Ingatkan Pemerintah
nggota Komisi IX DPR
tidak urgen sebagaimana zaman
kebijakan tersebut,” tambahnya.
RI Netty Prasetiyani
Oleh sebab itu, Netty meminta
Aher mengatakan
jelang pemilu kemarin lebih sering
KOMISI IX A beras di pasaran Covid-19. Anehnya lagi, bansos pemerintah melakukan langkah-
langkah penanggulangan dengan
dan lebih banyak ketimbang pada
langka dan mahalnya
aksi nyata daripada sibuk klarifikasi
masa pandemi. Pemerintah harus
selama beberapa bulan terakhir ini berani mengakui dan mengevaluasi soal bansos dan kelangkaan beras.
bisa jadi akibat dari kebijakan bansos “Tanggung jawab negara untuk
yang salah penerapan. menyediakan bahan pangan
murah dan terjangkau bagi seluruh
lapisan masyarakat. Segera atasi
kelangkaan dan kemahalan ini
dengan cara-cara efektif, seperti
operasi pasar dan kontrol distribusi.
Pastikan tidak ada kelompok yang
KONDISI INI MENGKHAWATIRKAN KARENA DAPAT bermain di air keruh, misalnya,
MENURUNKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP adanya penimbunan guna
BAHAN POKOK. PADAHAL SEBENTAR LAGI KITA mengeruk keuntungan,” tandasnya.
MEMASUKI BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL rmn/aha
FITRI DI MANA KEBUTUHAN AKAN BAHAN POKOK
MENINGKAT.
“Kondisi ini mengkhawatirkan
karena dapat menurunkan daya beli
masyarakat terhadap bahan pokok.
Padahal sebentar lagi kita memasuki
bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri
di mana kebutuhan akan bahan
pokok meningkat,” kata Netty dalam
keterangan tertulis yang diterima
Parlementaria di Jakarta, Jumat
(23/2).
Netty tidak sependapat dengan
pemerintah yang menyebut langka
dan mahalnya beras di pasaran
karena perubahan cuaca yang
membuat hasil panen turun.
“Alasan adanya El Nino dan
gagal panen bukanlah faktor tunggal
yang membuat beras menjadi
langka dan mahal. Kebijakan Scan QR
untuk berita
bansos yang ugal-ugalan tanpa selengkapnya
memikirkan ketersediaan pasokan FOTO : DOK/PDT
juga menjadi faktor penyebab
beras langka. Bansos jor-joran ini Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.
10 1283/I/III/2024 • Maret 2024