Page 9 - BULETIN 1283
P. 9
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perlu Perubahan Regulasi
Umrah ‘Backpacker’
tersebut, menurut HNW, masyarakat
revisi UU 8/2019 itu sudah dilakukan
nggota Komisi VIII
DPR RI Hidayat Nur
kini bisa melaksanakan umrah
sejak akhir tahun 2022 ke dalam
Wahid menilai perlu
“Secara umum, kebijakan Haji dan
bertanggungjawab. Di sisi lain, upaya
perubahan regulasi
Umrah Saudi semakin terbuka lebar
A untuk mengakomodir
adanya kebijakan dari Pemerintah secara lebih mudah tapi juga tetap Prolegnas DPR-RI.
untuk kedatangan Jamaah, sehingga
Arab Saudi yang mengizinkan Pemerintah Indonesia harusnya
pelaksanaan umrah mandiri antisipatif dengan menyiapkan aturan
(backpacker) dengan menggunakan yang juga memudahkan jamaah.
visa turis. Menurutnya, perubahan SECARA UMUM, Apalagi Pemerintah bersama DPR
regulasi tersebut sejalan dengan KEBIJAKAN HAJI juga sedang merancang revisi UU
semangat DPR untuk merevisi DAN UMRAH SAUDI Haji dan Umrah untuk memudahkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun fleksibilitas penyelenggaraan Haji,
2019 tentang Penyelenggaraan SEMAKIN TERBUKA di mana fleksibilitas tersebut bisa
Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). LEBAR UNTUK turut diberikan pada pelaksanaan
Adanya pelonggaran kebijakan KEDATANGAN Umrah,” disampaikan Hidayat
JAMAAH, SEHINGGA dalam keterangan yang dikutip
PEMERINTAH Parlementaria di Jakarta, Rabu (21/2).
Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan,
INDONESIA HARUSNYA dalam UU 8/2019, di Pasal 86
ANTISIPATIF DENGAN ayat (1) dan (2), penyelenggaraan
MENYIAPKAN perjalanan Ibadah Umrah dilakukan
ATURAN YANG JUGA oleh Penyelenggara Perjalanan
MEMUDAHKAN Ibadah Umrah (PPIU), yakni biro
JAMAAH. Travel yang terdaftar dan berizin di
Kementerian Agama. Namun, dengan
kebijakan visa turis Saudi, warga yang
ingin Umrah kini bisa mengakses
langsung dengan cukup memesan
tiket pesawat dan mendaftarkan diri
di Aplikasi Nusuk yang disediakan
dan disosialisasikan oleh pihak
Pemerintah Saudi Arabia.
HNW meyakini, jika Umrah
mandiri dilegalisasi, tidak terlalu
berdampak negatif pada pendaftaran
keberangkatan umrah melalui biro
Travel. “Pasalnya, masing-masing
biro Travel sudah memiliki ceruk
jemaahnya sendiri dengan beragam
fitur pelayanan. Regulasi baru itu
Scan QR nantinya malah bisa mendorong
untuk berita
FOTO : RIA/AHA travel Umrah, sehingga tidak
selengkapnya untuk makin profesionalnya biro
tn/rdn
ungkapnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid. mengulangi masalah jemaah umrah,”
1283/I/III/2024 • Maret 2024 9
