Page 4 - BULETIN 1283

BULETIN Parlementaria

Desain Pemilu Serentak Satu
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Hari Perlu Dievaluasi “Secara umum pemilu

i ma hari pasca hari
pemungutan suara
tidak proporsional, harus bekerja
Pemilihan Umum
KOMISI II L Senin (19/2/2024), Komisi SECARA UMUM serentak jadi beban kerja yang
(Pemilu) 2024, pada
di hari pemilihan ditambah waktu
perhitungan suara sampai 12
Pemilihan Umum (KPU RI), Badan PEMILU SERENTAK jam dengan catatan tanpa jeda,”
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), JADI BEBAN KERJA ungkap Aminurokhman, dalam
dan Kementerian Kesehatan YANG TIDAK keterangannya yang dikutip
(Kemenkes RI) mengungkapkan PROPORSIONAL, Parlementaria, di Jakarta, Kamis
bahwa sebanyak 84 anggota Badan (22/2).
Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 2024 HARUS BEKERJA Politisi Fraksi Partai NasDem
meninggal dunia dan 4.567 sakit. DI HARI PEMILIHAN itu menjelaskan, sejak awal rapat
Atas dasar ini, Anggota Komisi II DITAMBAH WAKTU dengar pendapat (RDP) dengan KPU,
DPR RI Aminurokhman menilai usulan PERHITUNGAN Komisi II sudah mengingatkan soal
mendesain ulang sistem pemilu SUARA SAMPAI proses rekrutmen petugas KPPS,
serentak yang melibatkan pemilihan 12 JAM DENGAN mulai dari standardisasi umur hingga
presiden, anggota DPR, anggota kesehatan, agar tidak terulang
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ CATATAN TANPA jatuhnya korban seperti saat Pemilu
kota, dan DPD, dalam satu hari perlu JEDA. 2019 silam.
ditindaklanjuti. Kendati demikian, pemungutan
suara dengan sistem lima surat
suara yang harus dijalankan dalam
satu hari perlu ditinjau ulang. Hal
Anggota Komisi II DPR RI itu bisa dilakukan dengan revisi
Aminurokhman.
Undang-Undang (UU) Nomor 7
Tahun 2023 tentang Pemilu. “Perlu
kita tinjau kembali bukan hanya
PKPU (Peraturan KPU), tapi undang-
undangnya juga perlu ditinjau ulang
secara menyeluruh,” kata dia.
Legislator Dapil Jawa Timur
II juga menekankan peninjauan
secara menyeluruh sekaligus untuk
mengevaluasi pelaksanaan Pemilu
2024. Menurut dia, pesta demokrasi
kali ini memiliki persoalan sejak awal
proses berjalan hingga pelaksanaan
pemungutan suara.
“Kita tekankan bukan hanya
pemilu yang jujur dan adil, tapi
dari sisi tegaknya demokrasi.
Kejanggalan-kejanggalan sejak awal Scan QR
untuk berita
proses pemilu hingga persoalan selengkapnya
penggunaan teknologi dari sistem
FOTO : PDT penghitungan juga perlu dievaluasi,”
pungkasnya.
we/rdn

4 1283/I/III/2024 • Maret 2024