Page 5 - BULETIN 1283

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Guspardi Gaus: Hak Angket

untuk Kecurangan Pemilu Tidak

Tepat

KOMISI II nggota Komisi II angket, menurutnya harus didukung

DPR RI Guspardi oleh lebih 50 persen anggota DPR.
Gaus menilai adanya “Pertanyaannya bagaimana peta
wacana penggunaan politik yang ada di DPR yang akan
A hak angket di KALAU ADA mendukung,” kata dia.
DPR untuk merespons dugaan PELANGGARAN Selain itu, menurutnya, KPU
kecurangan dalam Pemilu 2023 ATAU SESUATU sebagai penyelenggara belum
adalah sesuatu yang tidak tepat. Ia YANG DIRASA TIDAK mengumumkan hasil pemilu secara
menilai dugaan kecurangan dalam SESUAI KETENTUAN resmi karena proses rekapitulasi
Pemilu 2024 itu semestinya dibawa TERKAIT PEMILU, suara masih berlangsung.
ke ranah hukum, bukan ke ranah Sehingga, menurutnya langkah
politik. Ia juga mengatakan bahwa ADA RANAH YANG paling tepat untuk merespons
hak angket tersebut memiliki sifat DIBERIKAN UNDANG- dugaan kecurangan itu adalah
yang politis. UNDANG KEPADA melaporkannya kepada Bawaslu RI
“Kalau ada pelanggaran atau SIAPA PUN YANG atau ke MK, bukan dibawa ke ranah
sesuatu yang dirasa tidak sesuai DIRUGIKAN, UNTUK politis. we/rdn
ketentuan terkait pemilu, ada ranah MEMPERKARAKAN
yang diberikan undang-undang
kepada siapa pun yang dirugikan, MELALUI JALUR
untuk memperkarakan melalui BAWASLU ATAU
jalur Bawaslu atau Gakkumdu GAKKUMDU
maupun DKPP,” kata Guspardi MAUPUN DKPP.
dalam keterangannya yang dikutip
Parlementaria, di Jakarta, Kamis
(22/2). Anggota Komisi II DPR RI
Legislator PAN itu mengatakan Guspardi Gaus.
dugaan kecurangan itu bisa
dilaporkan ke penyelenggara pemilu,
seperti Bawaslu atau Gakkumdu
karena merupakan persoalan
hukum. Seandainya penyelesaian di
Bawaslu dirasa kurang memuaskan,
menurutnya undang-undang
juga menjamin kontestan untuk
memperkarakan ke Mahkamah
Konstitusi atau MK. “Ranahnya di situ.
Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-
Scan QR ujug hak angket, ada apa?” tanyanya.
untuk berita
selengkapnya Lebih lanjut, menurutnya, perlu
dipahami bahwa DPR itu diisi oleh
fraksi dari berbagai partai politik. FOTO : HAN/PDT
Sementara itu untuk melakukan hak

1283/I/III/2024 • Maret 2024 5